JAKARTA — Sudah lebih dari satu abad minyak bumi dieksploitasi dari Blok Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku. Namun, rentang waktu yang panjang itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan warga di daerah penghasil.
Minyak terus mengalir dari perut bumi Bula, tetapi di sisi lain, celah hukum dan kebijakan membuat daerah tak kunjung menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri. Persoalan ini kembali diangkat dalam diskusi publik yang digelar Archipelago Solidarity Foundation di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
PI 10 Persen dan DBH Migas yang Dipersoalkan
Dua instrumen yang semestinya menjadi pintu masuk kesejahteraan—Participating Interest (PI) 10 persen dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas—justru disebut tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah SBT.
PI 10 persen merupakan hak daerah untuk ikut serta dalam pengelolaan blok migas di wilayahnya. Sementara DBH Migas adalah transfer dana dari pemerintah pusat sebagai bagi hasil sumber daya alam.
Keduanya dinilai tidak cukup berkontribusi. Alhasil, kesenjangan antara kekayaan sumber daya alam dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat SBT masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Apa yang Dibahas dalam Diskusi di Jakarta?
Forum bertajuk "113 Tahun Eksploitasi Blok Bula" ini menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina dan Managing Director Political Economy Policy Studies (PEPS) Prof. Anthony Budiawan.
Hadir pula Pakar Hukum Tata Negara Dr. Ferry Amsari. Diskusi yang dipandu Daniel Tagukawi ini diikuti akademisi, peneliti, aktivis, pemuda, serta diaspora Maluku dari berbagai negara melalui sambungan Zoom.
Bukan Soal Jumlah Minyak, Tapi Soal Keadilan
Persoalan yang mengemuka dalam forum ini bukan semata tentang berapa banyak minyak yang telah diekstraksi dari Blok Bula selama 113 tahun terakhir. Lebih dari itu, pertanyaan besarnya adalah siapa yang menikmati manfaat terbesar dari kekayaan alam tersebut.
Publik mempertanyakan mengapa daerah penghasil justru masih berkutat dengan persoalan kemiskinan. Narasi tentang hak daerah untuk menggugat dan menuntut keadilan atas pengelolaan sumber daya alam pun menguat di tengah diskusi.
