JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa yang berpusat di laut itu tidak berpotensi tsunami. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat guncangan terasa kuat sekitar 10 detik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Tenggara, serta 3–5 detik di Kota Tual.
Warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah saat guncangan terjadi pada dini hari. Hingga laporan ini diturunkan, belum ada data resmi mengenai jumlah korban maupun kerusakan bangunan.
Jalur Darat, Laut, dan Udara Diminta Disiagakan
Matindas J. Rumambi, legislator Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Sulawesi Tengah, meminta BNPB tidak hanya fokus pada wilayah perkotaan. Menurutnya, jangkauan tim penyelamat harus sampai ke pulau-pulau terluar yang aksesnya terbatas.
"Kami mendesak BNPB segera menelusuri lokasi-lokasi terdampak hingga ke pulau-pulau kecil dan desa terpencil. Tim reaksi cepat BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan tenaga kesehatan harus bergerak melalui jalur darat, laut, maupun udara untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses," ujar Matindas.
Selain evakuasi, ia menekankan pentingnya pendataan lintas sektor. Data yang diminta mencakup jumlah korban, kerusakan rumah warga, fasilitas kesehatan, sekolah, rumah ibadah, hingga infrastruktur vital seperti pelabuhan, bandara, jalan, jembatan, listrik, dan jaringan telekomunikasi.
Menurut Matindas, data tunggal bencana menjadi acuan utama agar distribusi bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
Dana Siap Pakai dan Logistik Diminta Dicek
Anggota Komisi VIII DPR RI itu juga meminta BNPB memastikan ketersediaan Dana Siap Pakai (DSP) serta kecukupan logistik dasar. Pangan, air bersih, selimut, tenda, obat-obatan, dan layanan medis harus tersedia di gudang daerah maupun titik pengungsian.
Kelompok rentan menjadi perhatian khusus dalam arahan Matindas. Perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil diminta diprioritaskan dalam proses evakuasi, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial.
"Perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil harus diprioritaskan dalam proses evakuasi, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial. Kementerian Sosial harus segera menyiapkan dapur umum dan tenaga pendamping bagi warga terdampak," tegasnya.
Maluku Zona Rawan Seismik, Baru Diguncang M 6,4
Matindas mengingatkan bahwa langkah tanggap darurat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Regulasi itu mencakup pengkajian cepat, penentuan status darurat, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan kelompok rentan, hingga pemulihan prasarana vital.
Gempa Maluku Tenggara menambah panjang rentetan bencana di Tanah Air, menyusul kebakaran hutan dan banjir di berbagai daerah. Kawasan Maluku sendiri tercatat sebagai zona rawan seismik yang baru saja diguncang gempa bermagnitudo 6,4 di Tanimbar pada 29 Oktober 2026.
Sebagai langkah jangka panjang, Fraksi PDI Perjuangan di Komisi VIII DPR RI berkomitmen mendorong penguatan anggaran kebencanaan nasional. Fokusnya pada sektor mitigasi sebagai bagian dari kebijakan tata kelola risiko bencana.