AMBON — Wakil Wali Kota Ambon mendorong agar pelaku ekonomi digital masuk dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini diambil agar data sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di ibu kota Provinsi Maluku itu lebih komprehensif dan mencakup pedagang daring.
Menurut Wawali Ambon, saat ini banyak pelaku UMKM yang beralih ke platform digital untuk menjual produknya. Mereka kerap tidak terdata dalam sensus ekonomi konvensional yang hanya menyasar usaha fisik.
“Kita ingin data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi riil perekonomian masyarakat Ambon. Jangan sampai pedagang online atau mereka yang jualan lewat medsos tidak tercatat,” ujarnya dalam rapat koordinasi dengan jajaran BPS dan dinas terkait.
Kepala BPS Kota Ambon menyebutkan bahwa target pendataan pada Sensus Ekonomi 2026 mencapai sekitar 50 ribu unit usaha. Jumlah ini mencakup sektor formal dan informal di seluruh kecamatan.
“Kami akan melakukan pemutakhiran data hingga ke tingkat kelurahan. Pelaku ekonomi digital menjadi prioritas baru agar data UMKM lebih akurat,” jelasnya.
Data yang lebih akurat akan membantu Pemkot Ambon merancang program bantuan modal, pelatihan, dan pemasaran yang tepat sasaran. Selama ini, banyak pelaku UMKM digital yang mengeluh tidak mendapat akses bantuan karena tidak terdata.
“Dengan sensus ini, kami berharap tidak ada lagi UMKM yang terlewat. Baik yang jualan di pasar tradisional maupun yang jualan lewat Instagram,” tambah Wawali.
Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pemetaan dan pemutakhiran direktori usaha pada pertengahan 2025. Tahap kedua adalah pencacahan lengkap yang dimulai Januari 2026.
BPS Ambon mengimbau para pelaku UMKM untuk menyiapkan data usaha mereka, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) jika sudah memiliki. Pendataan akan dilakukan door-to-door oleh petugas sensus berseragam dan beridentitas resmi.