AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku mendapat angin segar dari pemerintah pusat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyetujui usulan pengembangan hilirisasi komoditas kelapa dan ubi kayu yang diajukan Gubernur Hendrik Lewerissa.
Persetujuan itu diperoleh dalam pertemuan antara Gubernur Maluku dan jajaran Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (9/6). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kebutuhan alat dan mesin pertanian pendukung program bahkan langsung diputuskan untuk direalisasikan.
Gubernur Hendrik Lewerissa mengungkapkan, hilirisasi kelapa akan difokuskan di empat daerah. "Pak Menteri menyetujui pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon.
Menurut Hendrik, pemilihan empat kabupaten itu didasarkan pada potensi besar komoditas kelapa yang sudah dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Selama ini, sebagian besar hasil pertanian masih dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekonomi yang diperoleh masyarakat belum optimal.
"Kami ingin masyarakat tidak hanya menjual hasil produksi dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui proses pengolahan," ujar Hendrik. Ia menambahkan bahwa hilirisasi diharapkan membuka peluang usaha baru dan menciptakan lapangan kerja.
Selain kelapa, Pemerintah Provinsi Maluku juga mengajukan pengembangan hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan. Program ini dirancang secara terintegrasi, mulai dari budidaya hingga industri pengolahan.
"Daerah tersebut memiliki lahan yang sangat potensial untuk pengembangan perkebunan ubi kayu dalam skala besar yang nantinya terintegrasi dengan industri pengolahan," kata Hendrik.
Hasil akhir yang ditargetkan dari hilirisasi ubi kayu ini adalah produksi beras ubi kayu dan etanol. Dua produk turunan itu dinilai strategis untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. "Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional," katanya.
Untuk memperkuat ekosistem hilirisasi, Pemerintah Provinsi Maluku membuka peluang kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, dan investor. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk mendorong peningkatan produksi, penciptaan nilai tambah, dan percepatan pengurangan kemiskinan di Maluku.
Gubernur Hendrik menegaskan bahwa dukungan dari pemerintah pusat, khususnya realisasi alat dan mesin pertanian yang langsung diputuskan Menteri Pertanian, menjadi modal awal yang kuat. "Ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap pembangunan pertanian di Maluku," ujarnya.