MALUKU — Indonesia masih mengoperasikan sekitar 5.200 unit PLTD yang tersebar di berbagai pelosok negeri. Biaya operasional pembangkit ini sangat tinggi karena bergantung pada pasokan solar yang harganya fluktuatif dan distribusinya kerap terhambat cuaca ekstrem.
“PLTS bukan hanya solusi untuk menambah porsi energi terbarukan, tetapi juga instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada PLTD yang mahal dan rentan terhadap gangguan pasokan BBM,” ujar Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Penyimpanan Energi IESR, His Muhammad Bintang, dalam media briefing Indonesia Solar Summit 2026, Kamis (9/7).
Menurut Bintang, PLTS cocok untuk wilayah 3T karena sifatnya modular dan bisa dibangun dekat pusat beban. Jika dipadukan dengan baterai, pasokan listrik tetap terjaga meski matahari tidak bersinar. Kombinasi ini dinilai mampu memperkuat keandalan listrik hingga ke daerah terisolasi.
Di sisi lain, minat sektor komersial dan industri terhadap PLTS atap sangat tinggi. Sayangnya, permintaan tersebut belum sepenuhnya terakomodasi karena kuota yang disediakan dalam regulasi saat ini terbatas. IESR mencatat masih ada daftar tunggu (wait-list) penyerapan kuota dari perusahaan yang ingin beralih ke energi surya.
Sementara itu, pertumbuhan kapasitas PLTS skala utilitas milik PLN juga masih lambat. Penyebabnya, proses pengadaan yang dinilai belum efektif. “Untuk mempercepat pemanfaatan PLTS, Indonesia perlu memperbaiki regulasi, membuka ruang lebih luas bagi PLTS atap, dan mempercepat pengadaan PLTS skala utilitas,” tegas Bintang.
IESR juga menyoroti pentingnya skema net-metering yang lebih menarik bagi rumah tangga agar masyarakat termotivasi memasang panel surya di atap rumah mereka.
Persoalan ketenagalistrikan Indonesia tidak hanya berhenti pada angka rasio elektrifikasi. Kualitas dan keandalan pasokan menjadi isu yang tak kalah genting. Di kota besar seperti Jakarta, pemadaman listrik langsung menjadi sorotan media dan perbincangan publik. Namun di wilayah 3T, pemadaman bisa terjadi berkali-kali dalam sehari, bahkan berlangsung berhari-hari saat distribusi BBM terganggu.
IESR mendorong pemerintah untuk konsisten menjadikan PLTS sebagai pilar strategi ketahanan energi nasional. Pengembangan energi surya disebut dapat menekan biaya operasi pembangkit diesel, memperluas akses listrik bersih, serta membantu industri lokal memenuhi tuntutan pasar global yang semakin mengutamakan produk rendah emisi.
Tanpa ekosistem yang mendukung — mulai dari regulasi, insentif, hingga infrastruktur jaringan — potensi besar PLTS di Indonesia disebut tidak akan berkembang secara optimal.