MALUKU — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat potensi energi terbarukan Indonesia mencapai lebih dari 3.600 gigawatt, namun baru 0,3 persen yang termanfaatkan. Angka ini menjadi pekerjaan rumah besar di tengah konsumsi energi nasional yang masih didominasi batu bara dan minyak bumi.
Mengapa Sumber Daya Alam yang Melimpah Belum Mampu Menggantikan Fosil?
Indonesia memiliki hampir seluruh jenis energi bersih: surya, angin, air, panas bumi, dan biomassa. Namun, infrastruktur pembangkit dan transmisi masih terbatas. Investasi di sektor ini juga belum sebanding dengan subsidi energi fosil yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Akademisi dari Institut Teknologi Bandung menilai kebijakan harga listrik dari energi baru terbarukan (EBT) belum kompetitif dibandingkan pembangkit batu bara. "Tanpa insentif fiskal yang jelas, investor cenderung menunggu," ujarnya dalam diskusi publik pekan lalu.
Potensi Besar di Surya dan Panas Bumi, Tapi Terganjal Regulasi
Energi surya menjadi primadona karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Panel surya atap kini mulai menjamur di rumah tangga dan industri. Namun, aturan kuota dan tarif jual listrik ke PLN masih menjadi kendala bagi pengembang skala menengah.
Sementara itu, panas bumi menyimpan cadangan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Sayangnya, proses eksplorasi yang mahal dan risiko geologis membuat banyak proyek mangkrak. Pemerintah telah menerbitkan Perpres tentang percepatan panas bumi, namun implementasi di lapangan masih berjalan lambat.
Dampak Langsung ke Masyarakat: Harga Listrik dan Kualitas Udara
Peralihan ke energi bersih berdampak langsung pada dua hal. Pertama, biaya pokok pembangkitan listrik di daerah terpencil bisa ditekan jika menggunakan tenaga surya atau mikrohidro, menggantikan diesel impor yang mahal. Kedua, pengurangan emisi karbon dari pembangkit fosil mampu menurunkan polusi udara di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.
Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan sektor energi menyumbang lebih dari 60 persen emisi gas rumah kaca nasional. Tanpa akselerasi EBT, target penurunan emasi dalam Nationally Determined Contribution (NDC) diprediksi meleset.
Ketahanan Energi Nasional: Antara Impor dan Kemandirian
Setiap tahun Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan BBM dalam jumlah besar. Ketergantungan ini membuat neraca perdagangan rentan terhadap gejolak harga global. Dengan memaksimalkan energi lokal—matahari, angin, air—Indonesia bisa mengurangi impor sekaligus menciptakan lapangan kerja hijau.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi menegaskan bahwa pengembangan EBT bukan hanya soal lingkungan, melainkan juga soal kedaulatan energi. "Kami targetkan bauran EBT mencapai 23 persen pada 2025, meski realisasi baru sekitar 13 persen," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR.
Langkah berikutnya yang dinanti adalah
