AMBON — Tekanan harga di Provinsi Maluku mereda signifikan pada Agustus 2026. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat deflasi sebesar 0,75 persen (mtm), berbalik tajam dari inflasi 1,49 persen (mtm) pada Juli lalu. Angka ini sekaligus menurunkan laju inflasi tahunan dari 3,80 persen menjadi 2,75 persen (yoy), kembali ke rentang sasaran nasional 2,5±1 persen.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, menyebut penurunan harga ini utamanya bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang andil deflasi sebesar 0,71 persen (mtm). Kondisi cuaca yang kondusif dan pemanfaatan rumpon di perairan pesisir disebut menjadi pemicu utama melimpahnya hasil tangkapan nelayan.
Komoditas perikanan menjadi kontributor terbesar penurunan harga bulan ini. Harga ikan layang dan ikan selar turun signifikan, masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,26 persen dan 0,15 persen (mtm). Melimpahnya pasokan dari nelayan skala kecil langsung terasa di pasar-pasar tradisional Kota Ambon.
Selain ikan, hasil bumi juga ikut menekan laju inflasi. Bawang merah dan tomat mencatatkan andil deflasi masing-masing 0,16 persen dan 0,11 persen (mtm). Penurunan ini terjadi seiring masuknya masa panen di beberapa sentra produksi serta meningkatnya pasokan komoditas hortikultura dari luar Provinsi Maluku.
Secara spasial, penurunan harga tercatat di dua wilayah utama. Kota Ambon mengalami deflasi terdalam sebesar 1,14 persen (mtm), disusul Kabupaten Maluku Tengah dengan deflasi 0,26 persen (mtm). Kondisi berbeda terjadi di Kota Tual yang masih mencatat inflasi tipis sebesar 0,13 persen (mtm).
“Capaian deflasi bulan ini utamanya bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil deflasi (mtm) sebesar 0,71%,” kata Surya Alamsyah, Selasa (4/8/2026).
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak tinggal diam memanfaatkan momentum ini. Berbagai program terus dioptimalkan untuk memastikan stabilitas harga berkelanjutan hingga akhir tahun, termasuk melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
“Pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah secara rutin melaksanakan gerakan pangan murah serta penyaluran beras SPHP untuk menjaga stabilitas harga pangan,” tuturnya.
Dari sisi pasokan, pemerintah mendorong implementasi program Pertanian Modern-Advanced Agriculture System (PM-AAS), penyaluran alat dan mesin pertanian, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog. Pada aspek distribusi, optimalisasi konektivitas antarwilayah dan koordinasi antarinstansi terus diperkuat agar komoditas pangan lancar sampai ke konsumen.
Sementara itu, komunikasi efektif dijalankan melalui rapat koordinasi rutin, pemantauan harga dan ketersediaan pangan, serta inspeksi mendadak (sidak) ke pasar. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan pengendalian inflasi diambil secara tepat waktu dan sesuai kondisi lapangan.