MALUKU — Penyaluran bantuan keuangan untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Nilainya mencapai Rp1 miliar, dialokasikan dari anggaran tanggap darurat daerah. Langkah ini diambil sebagai wujud nyata kepedulian antarprovinsi yang tengah dilanda musibah.
Dana tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan pokok warga yang tempat tinggalnya rusak atau hilang akibat bencana. Selain untuk konsumsi harian, anggaran ini juga diarahkan untuk mendukung operasional penanganan darurat serta proses pemulihan awal di lokasi terdampak.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa bantuan ini adalah bentuk solidaritas masyarakat Maluku Utara kepada sesama anak bangsa. Ia menyebut jarak geografis yang membentang tidak menghalangi rasa kemanusiaan untuk hadir memberikan dukungan.
"Laut boleh memisahkan Maluku Utara dan NTT, tetapi kemanusiaan tidak mengenal jarak. Ketika saudara kita sedang berduka, hati kita ikut bersama mereka," ujar Sherly Tjoanda di Sofifi, Senin (17/8/2026).
Orang nomor satu di Maluku Utara itu menambahkan, "Rp1 miliar ini adalah bentuk kecil dari kepedulian besar masyarakat Maluku Utara untuk NTT. Anda tidak sendiri."
Dana hibah darurat yang disalurkan Pemprov Maluku Utara diharapkan menjadi penyangga bagi warga NTT sebelum bantuan pemulihan jangka panjang dari pemerintah pusat maupun lembaga lainnya tiba. Fokus utama pemanfaatan dana adalah untuk meringankan beban harian para pengungsi dan memperbaiki akses layanan dasar yang sempat terputus.
Sherly juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Maluku Utara untuk turut mendoakan keselamatan warga NTT yang tengah berjuang melewati masa sulit. Dukungan non-material ini dinilai sama pentingnya dengan bantuan finansial dalam memperkuat ketahanan para korban menghadapi dampak pascabencana.
Bantuan yang disalurkan kali ini menegaskan komitmen Maluku Utara untuk hadir di tengah situasi darurat kemanusiaan di daerah lain. Solidaritas antarwilayah ini menjadi modal penting dalam percepatan penanganan bencana di Indonesia yang kerap kali membutuhkan keterlibatan banyak pihak secara simultan.