MALUKU — Pertamina Patra Niaga memperkuat pengamanan pasokan BBM dan LPG di tengah dinamika geopolitik global yang mengganggu rantai pasok energi dunia. Langkah ini ditempuh perusahaan dengan berkonsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar setiap keputusan strategis tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik. Bagi masyarakat, pengamanan pasokan ini menentukan kelancaran akses BBM dan LPG harian.
Paragraf pembuka: Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menegaskan perusahaan tidak menjadikan situasi luar biasa sebagai alasan mengesampingkan tata kelola. Setiap keputusan strategis, katanya, tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Konsultasi dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK menjadi bagian dari langkah preventif tersebut.
Dinamika geopolitik global berdampak langsung pada ketersediaan minyak mentah dan produk energi di pasar dunia. Kondisi itu memaksa Pertamina Patra Niaga menyiapkan berbagai alternatif pengamanan pasokan secara cepat dan terukur. Namun kecepatan respons dinilai perlu dibarengi penguatan perspektif pencegahan dalam proses pengambilan keputusan.
Mars Ega menyatakan konsultasi ini memastikan langkah pengamanan pasokan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sekaligus memiliki mekanisme pengendalian yang memadai.
"Situasinya boleh extraordinary, tetapi governance kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat. Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Mars Ega dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).
Perusahaan memastikan proses pengadaan dan pengamanan pasokan dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional dan kepentingan ketahanan energi nasional. Dalam pelaksanaannya, Pertamina Patra Niaga menerapkan parameter kebutuhan yang jelas, pemisahan tugas (segregation of duties), mekanisme persetujuan berjenjang, dokumentasi proses, serta pengawasan berlapis.
"Kami ingin memastikan bahwa kecepatan operasional berjalan beriringan dengan governance. Ada kebutuhan yang jelas, ada parameter, ada proses persetujuan, ada kontrol, dan seluruh prosesnya terdokumentasi. Jadi, ketika kita mengambil keputusan dalam situasi yang dinamis, keputusan tersebut tetap clean, documented, traceable, dan accountable," beber Mars Ega.
Menurutnya, prioritas utama tetap memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap BBM dan LPG. Seluruh langkah, tambah dia, harus berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang kuat.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menegaskan kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang bertentangan. Dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, prinsip pencegahan tetap perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
"Dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, tata kelola tetap harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang bertentangan. Yang penting, setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, kewenangan yang terukur, proses yang transparan, serta dokumentasi yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan," tutur Aminudin.
Dia menambahkan, penguatan aspek pencegahan penting dilakukan sejak awal, terutama untuk keputusan yang berkaitan dengan sektor strategis dan kepentingan masyarakat luas.
"Pencegahan pada prinsipnya dilakukan dengan membangun sistem dan mekanisme kontrol sejak awal. Karena itu, pembagian kewenangan, pengawasan, transparansi proses, serta dokumentasi menjadi bagian penting untuk memastikan keputusan strategis tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik," jelasnya.
Penutup: Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, KPK, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Bagi pasar energi domestik, langkah ini menjadi sinyal bahwa pengamanan pasokan BBM dan LPG tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga soal akuntabilitas di sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.