AMBON — Kepala Inspektorat Kota Ambon Selly S. P. Kalahatu menyatakan SI-BAILEO merupakan inovasi pengawasan yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Sistem ini mengubah pola pengawasan dari yang sebelumnya lebih banyak menemukan persoalan setelah terjadi, menjadi pengawasan yang mampu mendeteksi dan mencegah potensi masalah sejak dini.
Peluncuran SI-BAILEO dihadiri Sekretaris Kota, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah undangan. Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penerapan sistem tersebut.
Menurut Selly, pengawasan internal tidak semestinya hanya berorientasi pada pencarian kesalahan. Pengawasan harus mampu menjadi instrumen pembinaan sekaligus memberikan peringatan dini terhadap berbagai potensi penyimpangan.
"SI-BAILEO merupakan inovasi pengawasan yang dikembangkan, untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah," kata Selly kepada wartawan di Ambon, Selasa (3/11/2026).
Melalui sistem tersebut, Inspektorat ingin mendorong perubahan paradigma pengawasan agar lebih proaktif, terukur, terintegrasi, dan berbasis data. SI-BAILEO sendiri merupakan proyek perubahan yang digagas Selly sebagai project leader bersama jajaran Inspektorat Kota Ambon dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026.
Nama SI-BAILEO diambil dari istilah baileo, rumah adat Maluku yang menjadi tempat masyarakat berkumpul, bermusyawarah, dan mengambil keputusan bersama. Filosofi itu diharapkan tercermin dalam sistem pengawasan yang dibangun melalui kolaborasi, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
"Dengan dukungan sistem digital, proses pengawasan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, karena informasi dan hasil evaluasi dapat terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, pimpinan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memperoleh informasi yang lebih cepat sebagai dasar mengambil Keputusan," ujar Selly.
Penerapan SI-BAILEO dirancang melalui tiga tahapan. Pada jangka pendek, fokus diarahkan pada pembangunan sistem peringatan dini melalui implementasi dasar di lingkungan Inspektorat dan sejumlah OPD terkait.
Tahap jangka menengah memperluas penerapan sistem ke seluruh unit kerja OPD, termasuk integrasi data dan optimalisasi fungsi peringatan dini. Untuk jangka panjang, SI-BAILEO ditargetkan berkembang menjadi sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar bagi pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan.
Penerapan SI-BAILEO menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Inovasi ini juga diarahkan menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon.
Pemkot Ambon kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Capaian itu menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal agar kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.
Peluncuran inovasi ini sejalan dengan Misi Kedua Kota Ambon, yakni mewujudkan Ambon inklusif, serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait penataan birokrasi yang kapabel, andal, dan bersih dari KKN. Wali Kota berharap sistem ini mempercepat proses pemantauan dan evaluasi, memastikan seluruh kegiatan pemerintahan terdokumentasi dan terintegrasi, serta mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data akurat dan terkini.
Dengan SI-BAILEO, Inspektorat Kota Ambon diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi pengawasan internal, tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga mitra strategis bagi OPD dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.