AMBON — Juru Bicara Pemkot Ambon Ronald Lekransy menyatakan setiap peserta pelatihan diwajibkan merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kewajiban itu menjadi bagian dari upaya pengembangan kompetensi kepemimpinan aparatur di lingkungan pemerintah kota.
Menurut Lekransy, keikutsertaan 17 pejabat tersebut bukan sekadar memenuhi standar kompetensi jabatan. Pemkot Ambon mendorong lahirnya terobosan yang memberi manfaat nyata bagi warga.
Apa Isi 17 Proyek Perubahan yang Dirancang?
Setiap peserta dituntut menjawab persoalan strategis organisasi lewat proyek perubahan. Rancangan itu harus memuat tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang dengan hasil yang terukur.
"Setiap peserta dituntut merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan yang menjawab persoalan strategis organisasi, dengan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang serta hasil yang terukur," ujar Lekransy di Ambon.
Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan mendukung transformasi pemerintahan digital. Pemanfaatan teknologi diproyeksikan memperkuat tata kelola, integrasi data, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.
Sejalan dengan SPBE dan Satu Data Indonesia
Arah kebijakan itu mengacu pada kebijakan nasional soal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia, dan keterpaduan layanan digital. Pemkot Ambon menempatkan proyek perubahan sebagai instrumen untuk menyelaraskan kerja dinas dengan agenda digitalisasi pemerintah pusat.
Pelatihan sendiri tidak hanya mengejar pemenuhan kompetensi jabatan. BPSDMD Jawa Tengah merancang PKN Tingkat II untuk membentuk pemimpin yang berintegritas, adaptif, inovatif, serta mampu mengelola perubahan dan membangun kolaborasi lintas sektor.
Hasil Pelatihan Akan Dipublikasikan ke Warga
Pemkot Ambon berencana memublikasikan berbagai inovasi tersebut melalui media sosial, media daring, dan kanal komunikasi pemerintah. Langkah itu menjadi bagian dari sosialisasi serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Publikasi dinilai penting untuk membangun dukungan dan kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan proyek perubahan. Warga bisa memantau langsung hasil kerja para pejabat selama mengikuti pelatihan.
Lekransy memastikan 17 proyek perubahan tidak berhenti sebagai persyaratan mengikuti pelatihan. Pemkot Ambon berharap inovasi itu diterapkan dan dikembangkan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan organisasi dan masyarakat.
"Dari hasil yang hendak dicapai, jelas bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan hanya pada jabatan yang diemban, tetapi pada kemampuan menghadirkan perubahan yang bermanfaat. Jabatan memiliki batas waktu, sementara inovasi yang baik harus terus hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Pengembangan 17 inovasi tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi visi pembangunan Kota Ambon 2025–2029, yakni "Ambon Manise yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan".
"PKN Tingkat II harus menjadi momentum melahirkan pemimpin yang tidak hanya mampu merumuskan gagasan, tetapi juga mewujudkannya menjadi solusi. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan diukur dari perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat," ucap Lekransy.
