Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa Setop APBD untuk Dekorasi Natal Rumah Dinas Mulai 2026, Pakai Uang Pribadi

Penulis: Sabar Simanjuntak  •  Jumat, 20 November 2026 | 06:15:31 WIB
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan dekorasi Natal rumah dinas mulai 2026 tidak lagi dibiayai APBD.

AMBON — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa pembiayaan dekorasi Natal di rumah dinas jabatannya mulai 2026 tidak lagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seluruh kebutuhan dekorasi akan ditanggung secara pribadi oleh gubernur. Kebijakan itu mulai berlaku pada perayaan Natal tahun ini.

Pada 2025, dekorasi Natal di rumah dinas gubernur masih dibiayai APBD. Hendrik memutuskan mengambil alih seluruh biaya tersebut agar keuangan daerah tidak lagi terbebani. Keputusan itu disampaikannya sebagai bagian dari penataan pengelolaan anggaran pemerintah provinsi.

Alasan di Balik Pengalihan Biaya Dekorasi Natal

Menurut Hendrik, dekorasi Natal di rumah dinas merupakan kebutuhan perayaan keagamaan yang pembiayaannya bisa ditanggung sendiri. Karena itu, penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk keperluan tersebut dinilai tidak perlu dilanjutkan. Ia menegaskan APBD harus diprioritaskan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dana daerah, kata Hendrik, semestinya diarahkan ke pembangunan daerah serta berbagai kebutuhan masyarakat Maluku. Kebijakan ini menjadi penegasan sikapnya dalam memisahkan kebutuhan pribadi dari penggunaan anggaran pemerintah. Ia menghendaki pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab.

APBD Diprioritaskan untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan

Pemprov Maluku di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa menempatkan belanja daerah pada sektor yang langsung menyentuh warga. Prioritas itu mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur daerah. Dekorasi rumah dinas tidak lagi masuk dalam pos pengeluaran yang dibiayai uang rakyat.

Dengan kebijakan tersebut, pembiayaan dekorasi Natal Rumah Dinas Gubernur Maluku pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya menjadi tanggung jawab pribadi gubernur. APBD tidak lagi menanggung pos tersebut selama Hendrik Lewerissa menjabat.

Reporter: Sabar Simanjuntak
Sumber: terasmaluku.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top