AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku memperluas cakupan Program Mangurebe Bikin Bae Rumah ke sejumlah kawasan permukiman padat. Program ini menyasar keluarga berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyebut program tersebut sebagai intervensi pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Menurut dia, program itu sekaligus mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Rumah Baru untuk Keluarga Iwan dan Jayanti
Kunci rumah diserahkan kepada keluarga Iwan dan Jayanti di kawasan Aster, Desa Hative Kecil, Kota Ambon, Rabu (18/11/2026). Keduanya tercatat sebagai penerima manfaat program di kawasan tersebut.
"Hari ini saya hadir untuk menyaksikan langsung sekaligus menyerahkan kunci rumah kepada pemiliknya. Ini merupakan bukti nyata bahwa Program Mangurebe Bikin Bae Rumah berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ungkap Gubernur.
Hendrik meminta keluarga penerima tetap semangat dan memanfaatkan bantuan untuk membangun kehidupan keluarga yang lebih baik.
"Pak Iwan dan Ibu, tetap semangat. Semoga rumah ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan keluarga. Mari kita terus bekerja sama dengan pemerintah untuk membenahi apa yang masih bisa kita lakukan," ujarnya.
Program Daerah Melengkapi 7.000 Unit BSPS dari Pemerintah Pusat
Program Mangurebe Bikin Bae Rumah berjalan berdampingan dengan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian itu mengalokasikan lebih dari 7.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah bagi masyarakat di Maluku.
Dengan dukungan kedua program, pemerintah berharap semakin banyak keluarga yang tinggal di rumah layak huni. Sasaran utamanya warga berpenghasilan rendah yang belum memiliki tempat tinggal aman.
Gubernur Sambangi Rumah Warga Lain di Sekitar Lokasi
Usai menyerahkan bantuan, Hendrik mengunjungi rumah warga lain di sekitar lokasi yang kondisinya memerlukan perbaikan. Kunjungan itu dilakukan tanpa menunggu laporan administratif masuk ke pemerintah provinsi.
Melihat kondisi rumah tersebut, Hendrik menyatakan pemerintah akan memberikan perhatian untuk membantu perbaikannya.
"Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengidentifikasi langsung warga yang membutuhkan bantuan, sehingga penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya bergantung pada laporan administratif," tandasnya.
Langkah itu menandai perluasan intervensi program ke rumah-rumah yang belum terdata. Pemerintah Provinsi Maluku belum merinci jumlah tambahan unit yang akan diperbaiki dari hasil penelusuran langsung tersebut.