AMBON — Universitas Pattimura bersama seluruh pimpinan perguruan tinggi menginisiasi pembentukan konsorsium tersebut. Hendrik menilai langkah itu strategis untuk menyatukan sumber daya penelitian dan keahlian kampus dalam mendorong pemerataan pembangunan.
Deklarasi mengusung tema "Membangun Kepulauan Menuju Indonesia Emas 2045". Menurut Hendrik, Maluku bukan sekadar tuan rumah forum, melainkan pihak yang paling berkepentingan atas lahirnya kesatuan pemikiran soal pembangunan kepulauan.
"Bagi Maluku, forum ini memiliki arti yang sangat penting. Bukan hanya karena Maluku menjadi tempat berlangsungnya deklarasi, tetapi karena persoalan dan masa depan pembangunan kepulauan memang membutuhkan kesatuan pemikiran, kekuatan ilmu pengetahuan, serta tindakan bersama," ungkap Hendrik.
Hendrik menyoroti pembangunan nasional yang selama ini cenderung berpihak pada wilayah daratan. Padahal daerah kepulauan punya karakter dan tantangan sendiri yang menuntut kebijakan khusus serta berkeadilan.
Laut, kata dia, bukan sekadar batas geografis. Laut adalah ruang hidup warga, jalur distribusi, sumber pangan dan ekonomi, sekaligus penghubung antarpulau.
Karakter itu melahirkan persoalan berlapis: biaya logistik tinggi, konektivitas dan infrastruktur terbatas, rentang kendali pemerintahan yang luas, hingga mahalnya penyelenggaraan pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Kajian akademik yang komprehensif disiapkan sebagai penopang, terutama untuk mendorong keadilan fiskal, pembiayaan pembangunan, dan pengakuan atas karakteristik wilayah kepulauan.
Dalam kerangka itu, perguruan tinggi diharapkan tak berhenti sebagai lembaga pendidikan. Kampus diminta menjadi kekuatan intelektual yang ikut menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Hendrik juga meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperkuat perguruan tinggi kepulauan. Bentuknya berupa pendanaan proporsional, pemerataan fasilitas pendidikan dan riset, peningkatan kapasitas dosen, serta perluasan akses teknologi.
"Kita ingin perguruan tinggi di wilayah kepulauan diberikan kesempatan yang setara untuk berkembang dan menjadi pusat inovasi dalam membangun masa depan Indonesia sebagai negara kepulauan," tegasnya.
Hendrik mengingatkan agar konsorsium tidak terjebak pola kerja sektoral dan parsial antarkampus. Potensi akademik, tenaga ahli, laboratorium, pusat penelitian, dan sumber daya intelektual mesti disatukan untuk menghasilkan solusi konkret bagi kebutuhan daerah.
Ia menawarkan empat agenda prioritas:
Sektor ekonomi kelautan dan perikanan menjadi perhatian utama. Sepuluh provinsi kepulauan memiliki potensi besar pada perikanan tangkap, budidaya laut, rumput laut, pariwisata bahari, dan sumber daya pesisir.
Potensi itu dinilai butuh riset terapan dan inovasi teknologi agar menghasilkan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menaikkan kesejahteraan nelayan dan warga pesisir. Kampus juga diminta berkontribusi pada modernisasi perikanan, pengolahan hasil laut, pengembangan industri rumput laut, penguatan rantai dingin, hingga energi terbarukan berbasis potensi kelautan.
Hilirisasi komoditas unggulan daerah tak luput didorong, mulai dari kelapa, pala, cengkih, sagu, ubi kayu, sampai produk perikanan. Lewat inovasi akademik, komoditas itu diharapkan naik produktivitas, kualitas, dan daya saingnya sehingga mampu menembus pasar nasional maupun internasional.
Sebagai Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, Hendrik memastikan pemerintah daerah dari 10 provinsi kepulauan siap memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kampus di wilayah kabupaten dan pulau-pulau terluar termasuk yang akan digandeng.
Pemerintah daerah, menurutnya, tidak bisa bekerja sendiri menghadapi kompleksitas pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan disebut sebagai kunci untuk mengoptimalkan potensi daerah.