AMBON — Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unpatti, Dr. Estevanus K. Huliselan, menyebut gagasan konsorsium berangkat dari kebutuhan menyamakan persepsi dan membangun sinergi antarperguruan tinggi yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan. Perguruan tinggi di wilayah kepulauan menghadapi tantangan relatif serupa sekaligus menyimpan potensi yang dapat dikembangkan bersama. Karena itu, diperlukan wadah kolaborasi agar setiap kampus tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Gagasan Murni dari Unpatti, Lahir Setelah Diskusi dengan Wakil Menteri
Huliselan menegaskan konsep Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan murni lahir dari Universitas Pattimura. Gagasan muncul setelah diskusi bersama Rektor Unpatti dan Wakil Menteri.
"Konsep Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan ini murni lahir dari Universitas Pattimura. Gagasan ini muncul setelah kami berdiskusi bersama Pak Rektor dan Pak Wakil Menteri. Kami melihat perlu ada sebuah konsorsium yang mempertemukan perguruan tinggi dengan karakteristik wilayah yang sama agar bisa bersinergi dan bertumbuh bersama," ungkap Huliselan.
Ia menegaskan pembentukan konsorsium bukan terutama untuk kepentingan politik, melainkan untuk memperkuat kerja sama akademik agar potensi daerah kepulauan dapat dikembangkan melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
10 dari 11 Provinsi Kepulauan Sudah Bergabung
Dari 11 provinsi yang masuk kelompok wilayah kepulauan sebagaimana disampaikan dalam forum tersebut, masih terdapat satu provinsi yang belum bergabung. Huliselan berharap konsorsium tidak berhenti pada deklarasi dan kerja sama formal. Wadah tersebut diharapkan melahirkan model pengembangan perguruan tinggi berbasis gugus pulau yang dapat diterapkan di Maluku dan menjadi rujukan bagi wilayah kepulauan lainnya.
Pendekatan pengembangan pendidikan tinggi di wilayah kepulauan, menurutnya, tidak bisa disamakan dengan daerah kontinental atau daratan luas. Kearifan lokal, potensi sumber daya, karakteristik masyarakat, serta kondisi geografis setiap pulau perlu menjadi dasar dalam merancang pengembangan akademik.
Dorong Riset yang Berdampak, Science Technopark Disiapkan pada 2027
Huliselan menekankan pentingnya perubahan orientasi penelitian kampus. Hasil riset tidak seharusnya berhenti pada penulisan makalah, publikasi ilmiah, maupun pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), tetapi perlu dikembangkan menjadi produk yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Riset, menulis paper, mengusulkan HKI, lalu selesai. Itu bukan semata-mata yang kita inginkan. Ke depan, melalui kekuatan konsorsium ini, riset harus dilakukan bersama komunitas dan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat," tegasnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, LPPM Unpatti merencanakan pengembangan Science Technopark pada 2027. Program ini diarahkan menjadi jembatan antara perguruan tinggi dan dunia industri, terutama dalam mendorong hilirisasi serta komersialisasi hasil penelitian.
Tiga Kepentingan yang Diperjuangkan, dari Maritim hingga RUU Kepulauan
Prof. Dr. Ir. Wardis Girsang, S.P., M.Si. menjelaskan konsorsium menjadi wadah menyatukan kekuatan akademik dari berbagai perguruan tinggi di wilayah kepulauan. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama adalah tingginya biaya logistik dan terbatasnya konektivitas antardaerah.
Wilayah yang terlibat tersebar dari kawasan barat hingga timur Indonesia, termasuk sejumlah daerah seperti Manado, Mataram, dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah-wilayah tersebut memiliki karakteristik geografis dengan dominasi laut lebih dari 70 persen.
Wardis menyebut tiga kepentingan utama yang ingin diperjuangkan melalui konsorsium. Pertama, membangun kekuatan akademik berbasis maritim. Kedua, memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung perjuangan pemerintah daerah terkait RUU Kepulauan. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
Ia menilai pembangunan selama ini masih cenderung memperhitungkan luas daratan, sehingga karakteristik wilayah kepulauan belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan.