AMBON — Realisasi pendapatan daerah Maluku pada 2025 tercatat Rp2,75 triliun, belum mencapai target Rp3 triliun. Meski begitu, Provinsi Maluku kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku atas laporan keuangan tahun anggaran tersebut.
Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, dalam pidato pengantarnya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, menegaskan bahwa penyampaian LPJ ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah yang telah diaudit atau diperiksa oleh BPK,” ujarnya.
Rincian Pendapatan: PAD Rp628 Miliar, Transfer Rp2,08 Triliun
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku pada 2025 mencapai Rp628,18 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat menyumbang angka terbesar, yakni Rp2,08 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat Rp325 juta.
Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp2,56 triliun atau 89,26 persen dari anggaran Rp2,87 triliun. Belanja operasi mendominasi dengan nilai Rp2,15 triliun, disusul belanja modal Rp184,04 miliar, belanja transfer Rp227 miliar, dan belanja tidak terduga Rp3,74 miliar.
SILPA 2025 Tercatat Rp10,87 Miliar
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan terealisasi Rp4,66 miliar dari target Rp5,46 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp136,67 miliar atau 100 persen dari target. Dari total realisasi APBD tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp10,87 miliar.
Vanath menyampaikan apresiasi kepada DPRD Maluku atas dukungan dan fungsi pengawasan selama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan transparan.
