ROTTERDAM — Perdana Menteri Belanda Rob Jetten mengakui pemerintahannya telah gagal memberikan perlakuan yang layak kepada para mantan serdadu Maluku setelah mereka dipindahkan dari tanah kelahirannya. Pengakuan ini disampaikan lebih dari tujuh dekade setelah komunitas Maluku di Belanda menanti kejelasan atas luka sejarah yang mereka alami.
Dalam pidato peresmian Monumen Nasional Maluku Ulu Kora di Lloydkade, Jetten menyebut perlakuan terhadap eks tentara KNIL sebagai tindakan yang tidak berperasaan dan tidak terhormat. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki nilai historis sebagai pelabuhan tempat kapal terakhir yang membawa para mantan tentara KNIL asal Maluku dan keluarganya tiba di Belanda pada 1951.
Isi Permintaan Maaf Pemerintah Belanda
Jetten menyampaikan permintaan maaf untuk sejumlah kegagalan pemerintah Belanda. Ia menyebut pemberhentian mereka sebagai tentara dilakukan secara tidak berperasaan dan tidak terhormat, diikuti dengan penerimaan dan tempat tinggal yang tidak memadai.
"Karena mereka tidak diperhatikan dan ditinggalkan, atas kerinduan untuk pulang yang tidak pernah terwujud, atas kesedihan dan penderitaan dalam begitu banyak keluarga Maluku, untuk semua itu saya menyampaikan permintaan maaf hari ini atas nama pemerintah Belanda," ujar Jetten dalam pidatonya.
Monumen Jadi Simbol Pengakuan Sejarah
Monumen Nasional Maluku Ulu Kora diresmikan sebagai pengingat atas perjalanan panjang komunitas Maluku di Belanda. Pembangunan monumen ini menjadi bagian dari upaya rekonsiliasi sejarah yang telah lama dituntut oleh para veteran KNIL dan keturunan mereka.
Pengakuan dari pemerintah Belanda ini disambut haru oleh komunitas Maluku yang hadir dalam acara tersebut. Bagi mereka, permintaan maaf ini bukan sekadar seremoni, melainkan pengakuan atas penderitaan yang dialami selama puluhan tahun setelah diberhentikan dari kesatuan KNIL dan ditempatkan di Belanda tanpa kepastian nasib.
