Kolaborasi pengembangan nilai ekonomi karbon laut (blue carbon) resmi digarap Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan bersama Universitas Pattimura (Unpatti) Maluku. Penjajakan kerja sama yang berlangsung di Ambon itu menempatkan kampus sebagai mitra ilmiah untuk mengukur, mendata, dan mengawasi potensi penyerapan karbon di ekosistem pesisir. Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan perdagangan karbon Indonesia tidak lagi berjalan tanpa tata kelola yang terukur.
AMBON — Ekosistem pesisir Maluku menyimpan potensi besar dalam penyerapan karbon jangka panjang. Mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut yang tersebar di wilayah kepulauan itu mampu menyimpan karbon jauh lebih lama dibanding ekosistem daratan, menjadikannya instrumen penting dalam mitigasi perubahan iklim.
Potensi itulah yang mendorong Kemenko Bidang Pangan menjajaki kerja sama kajian dengan Unpatti. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pengembangan ekonomi karbon menjadi agenda yang berjalan beriringan dengan upaya ketahanan pangan nasional.
Rumus Ekonomi Karbon Berbasis Kawasan Pesisir
Berbeda dengan perdagangan karbon dari sektor hutan yang selama ini lebih banyak dibicarakan, blue carbon menawarkan pendekatan berbeda. Ekosistem pesisir yang sehat tidak hanya menyerap karbon dalam jumlah tinggi, tetapi juga menjadi benteng alami bagi masyarakat pesisir dari ancaman abrasi dan naiknya permukaan laut.
Zulkifli menyebut, pengelolaan potensi ini harus diarahkan agar memberi manfaat nyata bagi warga yang bermukim di sekitar kawasan hutan, pesisir, dan laut. Ia mencontohkan, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi kunci agar kajian kapasitas penyimpanan karbon di Maluku dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
"Pemerintah juga mendapat tugas menangani persoalan lingkungan. Kita sedang mengembangkan nilai ekonomi karbon laut atau blue carbon, tentu perlu kerja sama dengan kampus salah satunya Unpatti," kata Zulkifli di Ambon, Kamis.
Anggaran Rp 22 Triliun Tunggu Skema Pengawasan
Perdagangan karbon di Indonesia sebelumnya dinilai belum berjalan optimal. Salah satu persoalannya, mekanisme pengawasan yang belum mengikat ketika nilai ekonomi tersebut disalurkan langsung ke perorangan.
Zulkifli mengungkapkan, potensi anggaran yang bisa digulirkan mencapai Rp 22 triliun. Angka sebesar itu, menurut dia, sulit dipantau jika disalurkan langsung ke masyarakat tanpa pendampingan kelembagaan.
"Anggarannya banyak, senilai Rp 22 triliun. Kalau langsung ke masyarakat atau perseorangan sulit dipantau, oleh sebab itu bersama dengan kampus agar bisa diawasi dan terukur," ujarnya.
Unpatti Jadi Lembaga Verifikasi Potensi Karbon Maluku
Keterlibatan Unpatti dalam skema ini tidak sekadar simbolis. Kampus diminta berperan dalam pendataan, penelitian, hingga verifikasi potensi karbon yang ada di ekosistem pesisir Maluku.
Kerja ilmiah semacam ini menjadi fondasi agar nilai kredit karbon yang diterbitkan nanti benar-benar mencerminkan kondisi lapangan. Maluku sendiri dikenal memiliki hamparan mangrove dan wilayah laut yang luas, menjadikannya kandidat kuat penyumbang kredit karbon nasional.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap pengembangan ekonomi karbon tidak hanya menekan emisi gas rumah kaca, tetapi juga membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat pesisir. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi prasyarat utama agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan warga setempat.
Kerja sama ini juga menegaskan posisi perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membaca potensi sumber daya alam secara akurat, bukan sekadar objek konsultasi.
