DOBO — Penurunan harga jual teripang membuat sebagian nelayan di Kepulauan Aru kesulitan menjual hasil tangkapan. Pembeli yang biasanya menampung komoditas itu memilih menahan diri, khawatir transaksi mereka dinilai melanggar instruksi bupati yang baru berlaku.
Kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Bupati Kepulauan Aru Nomor 500.5.5/3 Tahun 2026 itu ditandatangani Bupati Timotius Kaidel di Dobo pada 27 Oktober 2026. Instruksi ini memperkuat tata kelola pemanfaatan teripang (Holothuridae) sekaligus mengawal tradisi Buka Sasi Teripang yang menjadi bagian kehidupan masyarakat pesisir.
Apa Saja yang Diatur dalam Instruksi Bupati
Pemerintah daerah menetapkan sejumlah pembatasan pada aktivitas panen dan perdagangan teripang. Ketentuan ini berlaku bagi masyarakat maupun pelaku usaha di wilayah Kepulauan Aru.
- Larangan memanen teripang yang sedang memijah atau matang gonad
- Larangan memanen teripang basah atau hidup dengan panjang kurang dari 20 sentimeter
- Larangan memanen teripang dengan berat di bawah 300 gram per ekor
- Pengaturan aktivitas perdagangan dan distribusi hasil laut
Mengapa Pembeli di Dobo Menahan Diri
Sejumlah pembeli menghentikan transaksi karena khawatir berurusan dengan ketentuan baru. Sikap itu langsung menekan harga jual di tingkat nelayan, yang selama ini bergantung pada penampung lokal untuk memasarkan hasil tangkapan.
Di satu sisi, regulasi ditujukan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut. Di sisi lain, penerapannya belum disertai kepastian bagi nelayan soal bagaimana hasil tangkapan yang memenuhi syarat tetap bisa terserap pasar.
Buka Sasi Teripang dan Tekanan terhadap Pendapatan Warga Pesisir
Tradisi Buka Sasi Teripang selama ini menjadi penanda musim panen bagi warga pesisir Kepulauan Aru. Pembatasan ukuran dan larangan panen teripang memijah mengubah cara nelayan memilah tangkapan, sementara harga yang turun mengurangi nilai jual yang mereka terima.
Nelayan di Dobo menilai gejolak harga terjadi karena pembeli belum mendapat penjelasan rinci mengenai batas ukuran dan dokumen perdagangan yang diwajibkan. Ketidakpastian itu membuat transaksi tertahan, bukan karena stok teripang menipis.
Yang Dibutuhkan Nelayan agar Aturan Tidak Melemahkan Pasar
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru belum merinci mekanisme pendampingan bagi nelayan yang tangkapannya tidak memenuhi ukuran minimum. Sosialisasi soal pengukuran panjang dan berat teripang di tingkat kampung nelayan menjadi kebutuhan mendesak agar aturan tidak berhenti di atas kertas.
Penegakan ketentuan perdagangan juga menuntut kejelasan bagi penampung dan pedagang pengumpul. Tanpa itu, pembeli akan terus menahan transaksi dan harga di tingkat nelayan sulit kembali normal.
Instruksi bupati tetap berlaku, sementara warga pesisir menunggu penjelasan teknis dari dinas terkait. Kepastian soal penyerapan hasil tangkapan yang sesuai ukuran akan menentukan apakah kebijakan ini menjaga laut atau justru memukul pendapatan nelayan Dobo.