BP3KP Maluku bersama BPS melakukan sinkronisasi data penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Langkah strategis ini bertujuan memvalidasi tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Koordinasi lintas sektor tersebut berlangsung di Ambon guna meningkatkan akurasi penerima bantuan rumah layak huni.
AMBON — Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku untuk memvalidasi data penerima bantuan perumahan. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh program bantuan pemerintah di sektor perumahan tersalurkan secara akurat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Validasi Data Berbasis Desil DTSEN
Rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat BPS Maluku pada Jumat (24/04/2026) ini dipimpin langsung oleh Kepala BPS Maluku, Maritje Pattiwaellapia. Fokus utama pertemuan adalah mengkroscek data penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Proses validasi ini mengacu pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercatat dalam Desil basis data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini menjadi instrumen krusial untuk memilah kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria program pemerintah secara objektif.
Penyaringan data yang ketat diharapkan mampu meminimalisir kesalahan sasaran dalam distribusi bantuan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memetakan kebutuhan perumahan di wilayah Maluku secara lebih transparan dan akuntabel.
Langkah Strategis Dukung Efektivitas Program
Kepala BP3KP Maluku, Pither Pakabu, menegaskan bahwa sinkronisasi data dengan BPS merupakan langkah strategis untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akurasi data menjadi pondasi utama keberhasilan setiap program intervensi sosial.
“Validitas data merupakan kunci utama dalam keberhasilan program bantuan perumahan. Dengan adanya koordinasi bersama BPS Maluku, kami berharap, seluruh penerima bantuan BSPS benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Pakabu.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antarinstansi sangat penting dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Fokus utamanya adalah percepatan pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) serta peningkatan taraf hidup masyarakat di Bumi Raja-Raja.
Sinergi Mewujudkan Perumahan Berkeadilan
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah BP3KP Maluku, Emilia R. Hamid, dan Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maluku, Modi Timisela. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen kuat dalam membangun ekosistem data yang terintegrasi di tingkat provinsi.
Melalui sinergi ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih data atau warga yang layak namun terlewatkan dari daftar penerima manfaat. Penguatan koordinasi ini menjadi sinyal positif bagi tata kelola bantuan sosial di Maluku yang lebih profesional.
Program BSPS merupakan salah satu pilar pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi warga prasejahtera. Dengan dukungan data BPS yang valid, program ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi pembangunan daerah ke depan.
