AMBON — Pengawasan warga negara asing (WNA) di Maluku tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku menginisiasi rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat provinsi yang digelar di Hotel Kamari, Ambon, Selasa (19/5/2026). Forum ini menghadirkan perwakilan dari TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku, dan Bea Cukai Maluku.
Plh. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku, Abduraab Ely, yang membuka rapat tersebut menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing bukan monopoli Imigrasi. Menurutnya, peran aktif pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat dibutuhkan.
“Kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Provinsi Maluku ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi, sehingga pengawasan terhadap orang asing dapat dilakukan lebih optimal dan tepat sasaran,” kata Ely, membacakan sambutan Kakanwil Doni Alfisyahrin.
Ia menambahkan, sinergi yang solid bisa mencegah pelanggaran hukum serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang mungkin ditimbulkan oleh WNA.
Rapat TIMPORA tidak hanya berisi paparan umum. Para anggota forum membahas perkembangan data orang asing yang tercatat berada di Maluku. Evaluasi terhadap izin tinggal dan jenis kegiatan yang dilakukan WNA di daerah itu menjadi agenda utama.
Ketua Panitia rapat, Jose Rizal, menjelaskan bahwa forum ini berfungsi sebagai wadah pemberian saran dan masukan antar-instansi. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi diantara anggota TIMPORA dan mengoptimalkan pengawasan orang asing guna tercipta keamanan dan ketertiban di Provinsi Maluku,” ujar Jose.
Selain koordinasi, rapat ini menjadi ajang identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan di wilayah Maluku. Dengan data yang lebih akurat dan terpadu, setiap instansi diharapkan bisa bergerak cepat jika ditemukan indikasi pelanggaran.
Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku berharap TIMPORA tak sekadar forum tahunan, melainkan menjadi motor pengawasan yang nyata. “Demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara di wilayah Provinsi Maluku,” tegas Ely.