AMBON — Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menegaskan bahwa tantangan geografis berupa dominasi wilayah kepulauan justru menjadi peluang besar untuk mempercepat penetrasi layanan keuangan digital. Hal ini disampaikannya di Ambon, Senin (18/5).
"Tantangan geografis Maluku yang didominasi wilayah kepulauan menjadikan akses layanan keuangan digital sebagai tantangan sekaligus peluang besar," kata Vanath.
Pemprov Maluku, menurut Vanath, terus mendorong sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga jasa keuangan. Tujuannya, mempercepat perluasan akses perbankan dan transaksi digital hingga ke daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.
Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat di pelosok. "Stabilitas sektor jasa keuangan harus terus dijaga agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan," ujarnya.
Vanath merinci, sektor jasa keuangan di Maluku mencatat pertumbuhan positif sebesar 9,02 persen. Angka ini beriringan dengan tingkat inflasi daerah yang tetap terkendali pada angka 3,13 persen. Stabilitas ini menjadi modal utama bagi ekspansi layanan keuangan ke wilayah terpencil.
Selain sektor keuangan, sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum mencatat pertumbuhan tertinggi. Hal ini seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dan bisnis regional. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran masih menjadi kontributor dominan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku.
Bersamaan dengan perluasan layanan keuangan, Pemprov Maluku tengah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Vanath mengatakan sensus ini bertujuan memetakan potensi usaha masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terpencil.
"Hasil sensus tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran dan inklusif," jelasnya. Data yang akurat dari sensus ini akan menjadi pijakan untuk merancang program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.