Gubernur Maluku dan BPD Maluku-Maut Teken Digitalisasi Sistem Perbankan Daerah, Target PAD Lebih Transparan

Penulis: Tedy Rustandi  •  Selasa, 26 Mei 2026 | 19:31:17 WIB
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Bank Maluku-Malut menandatangani kerja sama digitalisasi sistem perbankan daerah.

MALUKUGubernur Maluku Hendrik Lewerissa menekankan bahwa digitalisasi sistem keuangan daerah merupakan langkah strategis dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, transformasi ini bertujuan mendorong transparansi dan efektivitas di sektor pendapatan daerah.

“Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor pendapatan agar lebih transparan, akuntabel, dan efektif,” kata Hendrik di ruang kerjanya, Ambon, Selasa.

Ia menambahkan, penerapan sistem digital pada sektor perbankan daerah juga diharapkan mampu meminimalisasi kebocoran penerimaan. Optimalisasi penerimaan daerah menjadi kunci untuk mendukung pembangunan di Maluku.

Bank Maluku Malut Siapkan Sistem Pembayaran PKB Digital

Direktur Bank Maluku Malut Syahrisal Imbar menyambut baik kerja sama tersebut. Pihaknya mengaku telah menerapkan sistem digital serupa di sejumlah kabupaten dan kota di Maluku serta Maluku Utara.

“Digitalisasi ini bertujuan memaksimalkan penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran. Bank Maluku Malut siap mendukung seluruh pemerintah daerah dalam meningkatkan digitalisasi transaksi,” ujar Syahrisal.

Dalam waktu dekat, Bank Maluku Malut bersama pemerintah daerah akan mengimplementasikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara digital. Syahrisal optimistis Maluku bisa menjadi daerah percontohan digitalisasi sistem keuangan di tingkat nasional di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa.

Bapenda Maluku Ikut Teken Digitalisasi Pajak dan Retribusi

Pada kesempatan yang sama, Bank Maluku-Malut juga menandatangani kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku. Kepala Bapenda Maluku Djalaludin Salampessy menjelaskan cakupan kerja sama tersebut.

“MoU ini berisi komitmen pemerintah daerah dalam digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya sektor pendapatan, serta pengembangan langkah-langkah strategis untuk mendorong peningkatan PAD,” ujarnya.

Digitalisasi itu mencakup pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hingga sumber-sumber pendapatan lainnya. Djalaludin menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern dan terintegrasi di Maluku.

Reporter: Tedy Rustandi
Sumber: ambon.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top