AMBON — Sebanyak 336 penyuluh pertanian dari berbagai wilayah di Maluku mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) SIPEDAS yang digelar BBRMP Maluku di Aula Gandaria, Jumat. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, yakni Barbalina Wilhelmina Caterina Masela dan Pudji Iraniingsih.
SIPEDAS merupakan singkatan dari Sistem Penyediaan Data Statistik Pertanian. Aplikasi ini memungkinkan penyuluh merekam data penting seperti luas tanam, luas panen, produksi, hingga perkembangan harga komoditas hortikultura secara cepat dan akurat.
Kepala BBRMP Maluku, Gunawan, menegaskan bahwa kualitas data pertanian selama ini menjadi persoalan klasik di daerah. “Aplikasi SIPEDAS memungkinkan penyuluh pertanian merekam berbagai data penting, mulai dari luas tanam, luas panen, produksi hingga perkembangan harga komoditas hortikultura secara cepat, akurat, dan terintegrasi,” ujarnya dalam sambutan.
Ia menambahkan, data yang valid dan tepat waktu sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan sektor pertanian. Tanpa data yang baik, program-program pemerintah bisa salah sasaran.
Bimtek ini diikuti oleh penyuluh pertanian dari BBRMP Maluku, penyuluh CWS Provinsi Maluku, serta 44 penyuluh lingkup Kota Ambon yang hadir secara langsung. Sebanyak 144 peserta lainnya mengikuti kegiatan melalui platform Zoom.
Dalam sesi pelatihan, peserta mendapatkan pemahaman tentang mekanisme pengiriman laporan Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) melalui SIPEDAS. Mereka juga diajak memahami pentingnya peran aktif penyuluh dalam menyediakan data yang tidak asal-asalan.
BBRMP Maluku bersama BPS mengajak seluruh penyuluh pertanian di Provinsi Maluku untuk memanfaatkan SIPEDAS secara konsisten. “Langkah ini kami nilai penting untuk mendukung tersedianya data pertanian yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan sektor pertanian,” kata Gunawan.
Dengan sistem yang terintegrasi, pembangunan pertanian di Maluku diharapkan bisa lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan petani. Data yang akurat juga membantu pemerintah daerah mengantisipasi fluktuasi harga dan gagal panen di sektor hortikultura.