JAKARTA — Kritik terhadap pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto datang dari anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku. Saadiah Uluputty menyebut pidato tersebut perlu dilengkapi evaluasi atas persoalan yang masih membelenggu masyarakat di wilayah kepulauan, terutama soal pemerataan pembangunan dan akses pelayanan publik.
Menurut Saadiah, apresiasi terhadap capaian pemerintah tidak boleh menghilangkan ruang kritik. Ukuran keberhasilan pembangunan, kata dia, tidak bisa hanya dilihat dari perspektif pemerintah pusat.
"Yang paling penting adalah bagaimana capaian itu dirasakan oleh rakyat. Apakah masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik, apakah pelayanan publik semakin mudah, apakah pembangunan semakin merata, dan apakah kesenjangan antardaerah semakin kecil," ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (15/8/2026).
Politikus asal Maluku itu menegaskan bahwa pembangunan akan kehilangan makna jika tidak berbanding lurus dengan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, lanjut dia, penting diajukan agar evaluasi pemerintahan tidak berpusat pada capaian makro semata.
Saadiah secara khusus menyoroti karakter geografis Maluku yang membuat pendekatan pembangunan tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan. Tantangan terbesarnya adalah konektivitas antar pulau.
"Konektivitas antarpulau harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional," tegasnya.
Ia menilai ketersediaan transportasi yang memadai akan menentukan seberapa mudah masyarakat mengakses pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi. Tanpa konektivitas yang kuat, agenda pemerataan pembangunan berisiko tidak menjangkau pulau-pulau kecil dan wilayah terluar.
Saadiah juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan keresahan masyarakat. Keyakinan dalam menjalankan kebijakan, menurut dia, harus berjalan beriringan dengan kemampuan mendengar kritik.
"Pemimpin memang harus memiliki keyakinan dan tidak boleh mudah terpengaruh oleh opini negatif. Tetapi kritik masyarakat jangan diabaikan," katanya.
Soal cara Presiden menyampaikan pidato, apakah menggunakan teks atau improvisasi, Saadiah menilai itu bukan persoalan utama. Substansi dan tindak lanjut komitmen jauh lebih penting.
Saadiah menegaskan bahwa pidato kenegaraan semestinya menjadi titik awal untuk menguji pelaksanaan kebijakan, bukan sekadar momentum menyampaikan daftar capaian. Ia mengingatkan agar narasi keberhasilan tidak berhenti pada apa yang terdengar dalam pidato.
"Kita apresiasi capaian pemerintah, tetapi kita juga harus tetap kritis. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," tegasnya.
Ia menekankan negara harus hadir hingga pulau terluar agar pembangunan nasional tidak menghasilkan kesenjangan baru antara pusat dan daerah. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar narasi keberhasilan, sementara sebagian dari mereka masih menghadapi persoalan akses dan pelayanan publik.