AMBON — Anggota Komisi II DPRD Maluku, Ari Sahertian, mendorong pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dalam menyiapkan skema pelatihan khusus bagi putra-putri daerah. Hal ini dinilai krusial untuk menjawab tantangan besar yang akan dihadapi saat proyek raksasa pengolahan gas alam cair di Blok Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya, mulai beroperasi secara masif.
Kesiapan SDM Lokal Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Menurut Sahertian, peluang kerja yang terbuka di Maluku idealnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga setempat. Namun, ia menyadari bahwa kondisi di lapangan belum sepenuhnya mendukung.
“Harapan kita, tenaga kerja itu sebagian besar berasal dari Maluku. Memang kita sadar hari ini tenaga aslinya belum siap. Karena itu, pendidikan dan pelatihan harus menjadi prioritas agar generasi muda memiliki kemampuan dan daya saing,” ujarnya di gedung DPRD Maluku, Senin (3/8/2026).
Kualifikasi Khusus Lebih Penting dari Sekadar Ijazah
Politisi fraksi PKB dari daerah pemilihan Kota Ambon itu menekankan bahwa persaingan di sektor industri migas tidak cukup hanya mengandalkan pendidikan formal. Dibutuhkan keahlian teknis spesifik yang biasanya diperoleh melalui pengalaman kerja, kursus singkat, magang, atau pelatihan bersertifikat.
“Ini dimaksudkan agar putra-putri daerah ini perlu disiapkan agar menjadikan pekerja yang memiliki keahlian, penguasaan teknis, atau pelatihan khusus dalam bidang tertentu. Kemampuan ini biasanya didapatkan melalui pengalaman kerja, kursus, magang, atau pelatihan khusus, bukan semata-mata dari pendidikan formal tinggi,” ingat wakil rakyat tersebut kepada wartawan.
Kritik Tajam: Jika Tidak Siap, Posisi Strategis Dikuasai Orang Luar
Senada dengan Sahertian, Tokoh Masyarakat Maluku, Yusuf Leatemia, melontarkan peringatan keras. Ia menilai tanpa intervensi nyata dari pemerintah provinsi, dampak ekonomi dari Blok Masela tidak akan pernah dirasakan oleh masyarakat lokal.
Leatemia menegaskan bahwa pendapatan pekerja dari luar daerah yang mengisi posisi strategis tidak akan berdampak signifikan bagi perputaran ekonomi Maluku. Ia mendesak adanya skema khusus penyiapan SDM yang handal agar warga lokal bisa memegang kendali atas proyek di tanahnya sendiri.
“Kalau pemerintah provinsi tidak menyiapkan SDM Maluku handal, yang pasti posisi strategis akan dijabat oleh orang luar: itu artinya seluruh pendapatan mereka samasekali tidak berdampak bagi daerah ini,” ingat Yusuf Leatemia, Senin (3/8/2026).
Pendidikan Vokasi Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat
Ari Sahertian menambahkan, peningkatan kualitas SDM merupakan faktor fundamental dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Ia meyakini bahwa manfaat pembangunan hanya akan terasa jika tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang memadai untuk terlibat langsung di dalamnya.
“Kalau kualitas sumber daya manusianya belum cukup, maka kesejahteraan yang menjadi harapan masyarakat akan sulit tercapai,” tegasnya.
Baik Sahertian maupun Leatemia berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan segera memperkuat program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Langkah ini dinilai sebagai investasi jangka panjang agar masyarakat Maluku memiliki daya saing untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di proyek-proyek besar seperti Blok Masela.
