Fakultas Hukum Unpatti Ambon Gelar Seminar Internasional soal Kedaulatan Negara dan Hak Hutan Adat

Penulis: Tedy Rustandi  •  Senin, 09 November 2026 | 08:47:01 WIB
Dekan Fakultas Hukum Unpatti, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H., menyampaikan sambutan dalam seminar internasional di Ambon.

AMBON — Fakultas Hukum Unpatti Ambon menyelenggarakan seminar internasional bersama Departemen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Selain membahas relasi kewenangan negara dan hak masyarakat hukum adat, forum itu diarahkan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap persoalan hukum dan pengakuan hak masyarakat adat.

Dekan Fakultas Hukum Unpatti, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H., menyebut persoalan penguasaan hutan adat masih menjadi perhatian, termasuk di Maluku. Isu itu bersinggungan dengan kewenangan negara sekaligus pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan hutan adat.

Mengapa Hutan Adat Butuh Pengakuan Negara

Menurut Laturette, hutan adat memiliki kedudukan, peran, dan fungsi tersendiri bagi masyarakat hukum adat. Pengelolaannya harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat sekaligus membangun hubungan dan kerja sama dengan negara agar manfaatnya dirasakan bersama.

"Hutan adat memiliki kedudukan, peran, dan fungsi tersendiri bagi masyarakat hukum adat," kata Laturette dalam keterangan yang dikutip dari laporan Terasmaluku.com.

Ia berharap seminar internasional tersebut mendorong pemerintah meningkatkan perhatian dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat, khususnya terkait penguasaan dan pengelolaan hutan adat.

Dasar Konstitusi: Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Laturette menegaskan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal itu mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia juga menilai kehadiran tiga narasumber dengan latar belakang keahlian berbeda memperkaya pembahasan melalui pertukaran perspektif dan kajian akademis. Hasil seminar diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan Fakultas Hukum Unpatti serta kepentingan bangsa dan negara.

Wakil Wali Kota Ambon: Hutan Adat soal Keadilan dan Identitas Budaya

Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, S.Sos., menilai persoalan penguasaan hutan adat tidak hanya menyangkut aspek hukum dan administrasi pemerintahan. Isu itu juga berkaitan dengan keadilan, identitas budaya, keberlanjutan lingkungan hidup, serta hak masyarakat dalam mempertahankan ruang hidup dan sumber penghidupan.

Toisutta menjelaskan, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberi kewenangan kepada negara untuk menguasai dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi lain, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mengakui serta menghormati keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak tradisional dan identitas budayanya.

Bagi masyarakat Maluku, tanah, hutan, dan wilayah petuanan memiliki makna mendalam. Selain menjadi sumber penghidupan, wilayah tersebut berkaitan erat dengan identitas, kehidupan sosial, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Tiga Narasumber dari Helsinki hingga Unpatti

Seminar menghadirkan Prof. Timo Kaartinen, Ph.D., dari Faculty of Social Sciences, University of Helsinki; Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum., akademisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara; serta Dr. Jemmy Jefry Pietersz, S.H., M.H., akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Ketiganya membahas praktik adat dalam pelestarian lingkungan dan masyarakat, hak masyarakat hukum adat atas kawasan hutan adat, serta pengakuan negara terhadap hutan adat. Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa Fakultas Hukum Unpatti sebagai bagian dari penguatan pemahaman akademis mengenai hubungan antara kedaulatan negara, pengakuan hak masyarakat adat, dan perlindungan lingkungan hidup.

Reporter: Tedy Rustandi
Sumber: terasmaluku.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top