Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fokusnya adalah mempersiapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi lokus penilaian pelayanan publik tahun 2026 agar memenuhi standar yang ditetapkan.
Persoalan Sertifikat Sekolah dan SMA Siwalima Jadi Prioritas
Gubernur Hendrik Lewerissa mengapresiasi langkah Ombudsman yang mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Ia menyoroti tiga persoalan utama yang menjadi perhatian serius Pemprov Maluku.
Pertama, pemerataan guru yang belum ideal di seluruh wilayah kepulauan. Kedua, banyaknya SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki sertifikat aset. Ketiga, pembenahan SMA Siwalima yang perlu dioptimalkan agar tujuan dan filosofi pendiriannya tercapai.
"Sejumlah persoalan strategis seperti pemerataan guru, sertifikasi aset sekolah, serta masih adanya SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki sertifikat menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku," ujar Gubernur.
Anggaran Percepatan Sertifikasi Aset Daerah Segera Diupayakan
Gubernur menegaskan akan mendukung penyelesaian berbagai persoalan tersebut. Langkah konkret yang ditempuh adalah mengupayakan penganggaran khusus untuk percepatan sertifikasi aset daerah.
Langkah ini krusial karena status kepemilikan aset sekolah yang jelas menjadi prasyarat utama dalam pengelolaan dan pengembangan fasilitas pendidikan. Tanpa sertifikat, sejumlah sekolah kesulitan mengakses program rehabilitasi atau bantuan infrastruktur dari pemerintah pusat.
Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Boy Kaya, beserta jajaran staf Ombudsman RI Perwakilan Maluku.
