SANANA — Sejarah pembangunan Bandara Emalamo bermula pada 1974, saat wilayah Sanana masih menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Utara sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Sula. Bandara ini dibangun di atas lahan seluas sekitar 213 ribu meter persegi yang membentang di dua desa, yakni Desa Wai Ipa dan Desa Umaloya, sekitar lima kilometer dari pusat Kota Sanana.
Peran Vital bagi Wilayah Kepulauan
Sejak mulai beroperasi pada 1980, Bandara Emalamo menjadi satu-satunya akses transportasi udara yang menghubungkan Kepulauan Sula dengan daerah lain di Maluku Utara dan Indonesia. Fungsinya mencakup mobilitas penduduk, distribusi logistik, hingga pelayanan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi darat dan laut.
Sengketa Lahan yang Menghentikan Penerbangan
Perjalanan bandara ini tidak selalu mulus. Sengketa lahan yang melibatkan sejumlah pihak sempat membuat seluruh aktivitas penerbangan terhenti total selama lebih dari tiga tahun. Konflik tersebut menjadi hambatan serius bagi warga yang bergantung pada moda udara untuk bepergian atau mengirim barang, terutama karena wilayah Kepulauan Sula terdiri dari gugusan pulau yang sulit dijangkau melalui jalur laut secara cepat.
Belum ada keterangan resmi dari pihak pemkab maupun pengelola bandara mengenai detail penyelesaian sengketa lahan tersebut. Namun, operasional Bandara Emalamo saat ini telah kembali normal melayani rute penerbangan perintis ke sejumlah kota di Maluku Utara.
Spesifikasi Bandara Perintis
Bandara Emalamo dirancang sebagai bandara perintis dengan landasan pacu sepanjang 1.100 meter. Fasilitas ini difungsikan untuk melayani pesawat kecil yang menjadi tulang punggung transportasi udara di daerah kepulauan terpencil. Letaknya yang hanya lima kilometer dari pusat Kota Sanana memudahkan akses bagi warga yang hendak terbang ke luar daerah.
Keberadaan bandara ini menjadi penopang utama bagi perekonomian lokal, terutama untuk distribusi bahan pokok dan barang kebutuhan lainnya yang sulit dikirim melalui jalur laut dalam waktu singkat. Masyarakat setempat berharap agar konflik lahan serupa tidak terulang kembali, mengingat ketergantungan tinggi pada jalur udara untuk mobilitas dan logistik.
