AMBON — Ratusan menara telekomunikasi yang sebelumnya dibangun oleh Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kini terbengkalai di berbagai pulau di Maluku. Pemerintah provinsi pun mengambil langkah alternatif dengan mengusulkan agar aset tersebut dihibahkan ke Pemprov Maluku.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si., menyampaikan usulan ini dalam pertemuan dengan Kepala Stasiun TVRI Maluku Maria Sopamena, Ketua KPID Maluku, dan Komisi I DPRD Provinsi Maluku di Kantor TVRI Ambon, Kamis (9/7/2026).
Mengapa 400 Menara Eks Bakti Tidak Bisa Dioperasikan Lagi?
Menurut Renwarin, pembangunan menara telekomunikasi baru yang sepenuhnya bersumber dari APBD bukan solusi jangka panjang karena biayanya sangat besar. Sebagai gambaran, Diskominfo bersama Telkomsel telah membangun dua menara baru di Kabupaten Maluku Tenggara, namun peresmian yang dijadwalkan pada 8 Juni lalu terpaksa ditunda.
Penyebabnya, jaringan listrik dari PLN belum tersedia di lokasi tersebut. Kondisi serupa juga terjadi pada menara yang telah dibangun di kawasan dekat Bandara Buru Selatan. Tanpa pasokan listrik yang stabil, menara tidak bisa berfungsi optimal.
Skema Sewa ke Operator: Solusi Tanpa APBD
Alih-alih membangun dari nol, Pemprov Maluku mengusulkan agar lebih dari 400 menara eks Bakti yang sudah berdiri namun tidak lagi beroperasi dihibahkan kepada pemerintah daerah. Menara-menara tersebut rencananya akan disewakan kepada operator telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, atau XL.
Skema ini dinilai lebih efisien karena pemprov tidak perlu mengeluarkan biaya konstruksi. Selain memperluas jangkauan sinyal ke wilayah kepulauan yang selama ini blank spot, penyewaan menara diharapkan mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sinergi TVRI dan RRI untuk Siaran Digital Piala Dunia 2026
Dalam pertemuan yang sama, Renwarin mengapresiasi TVRI dan RRI yang dinilai konsisten mematuhi regulasi penyiaran. Diskusi juga menyentuh dukungan terhadap siaran resmi Piala Dunia 2026 yang akan ditayangkan secara gratis melalui TVRI.
Pemprov mendorong kegiatan nonton bareng resmi di berbagai titik agar masyarakat di pelosok Maluku tetap bisa menikmati pertandingan sekaligus memperoleh informasi pembangunan daerah yang terus disiarkan TVRI Maluku.
Harapan: Literasi Digital dan Layanan Merata
Sinergi antara Diskominfo, TVRI, KPID, dan DPRD ini diharapkan memperkuat penyebaran informasi yang akurat di tengah maraknya hoaks. Renwarin menekankan bahwa perluasan akses telekomunikasi bukan hanya soal sinyal, tapi juga meningkatkan literasi digital masyarakat kepulauan.
Pertemuan dihadiri jajaran Diskominfo Provinsi Maluku, pimpinan dan staf TVRI Maluku, pengurus KPID Maluku, serta Komisi I DPRD Provinsi Maluku. Rencana pengaktifan 400 menara eks Bakti kini menunggu keputusan dari Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta.
