AMBON — Kolaborasi strategis ini ditegaskan Sadali Ie usai peluncuran Muktamar VIII ICMI 2026 yang dirangkaikan dengan peresmian Sekretariat Majelis Pengurus Wilayah (MPW) ICMI Maluku di Amon, Ahad (09/08/2026). Menurutnya, kapasitas intelektual yang dimiliki ICMI dapat menjadi kekuatan pendukung bagi pemerintah daerah dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan pembangunan, khususnya yang membutuhkan pendekatan ilmiah.
“Sebagai provinsi kepulauan, inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mengatasi berbagai keterbatasan geografis sekaligus mengoptimalkan potensi daerah,” kata Sadali Ie dalam pernyataannya di Ambon.
Mengapa Riset Menjadi Kunci Pembangunan Maluku?
Pernyataan Sadali menegaskan bahwa tantangan global yang semakin kompleks menuntut kolaborasi lintas sektor. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja sendiri. Sinergi antara akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar untuk membangun daerah yang berkelanjutan.
“Di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar,” ujarnya.
Pemprov Maluku memandang ICMI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan mitra penting dalam membangun daerah yang bertumpu pada pengetahuan, inovasi, dan nilai keagamaan. Orientasi utamanya adalah kemaslahatan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan segelintir pihak.
Arah Riset: Dari Kajian Akademik ke Inovasi Terapan
Sadali Ie secara spesifik mendorong agar ICMI bersama BRIN memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan riset yang sesuai dengan karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan. Riset yang dikembangkan tidak boleh berhenti pada tataran kajian akademik semata.
“Riset yang dikembangkan tidak cukup berhenti pada kajian akademik, tetapi perlu diarahkan menjadi inovasi yang dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Sadali.
Langkah ini dinilai krusial mengingat potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan Maluku yang besar belum dikelola secara optimal. Kebijakan berbasis data ilmiah diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar.
Peluncuran Muktamar VIII ICMI 2026 di Ambon sekaligus menjadi momentum bagi organisasi cendekiawan tersebut untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan Maluku. Sekretariat MPW ICMI Maluku yang baru diresmikan akan menjadi pusat koordinasi kegiatan intelektual dan pengabdian masyarakat di wilayah tersebut.
