MALUKU — Penyaluran bantuan sosial tahap pertama di Desa Harapan Mulya tahun ini berjalan tanpa hambatan. Empat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima hak mereka secara tunai di Kantor Desa, dengan rincian pencairan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret sebesar Rp900.000 per orang, kemudian dilanjutkan pencairan untuk bulan April dan Mei senilai Rp600.000 per KPM pada Senin, 22 Juni 2026.
Anggaran Menyusut, Penerima Dipangkas
Kepala Desa Harapan Mulya, Mahdalena, menjelaskan bahwa penyusutan jumlah penerima merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Pada Tahun Anggaran 2026, desa menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp231.229.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp331.608.000.
Dari total pagu tersebut, pemerintah desa hanya mampu mengalokasikan Rp14.400.000 untuk program BLT-DD selama satu tahun penuh. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan alokasi tahun-tahun sebelumnya, sehingga desa harus melakukan verifikasi ulang terhadap calon penerima.
"Tahun ini penerima BLT-DD hanya empat KPM. Hal itu karena adanya penyesuaian anggaran sebagai dampak efisiensi dari pemerintah pusat. Meski jumlah penerima berkurang, kami memastikan bantuan tetap diberikan kepada warga yang paling memenuhi kriteria dan paling membutuhkan," ujar Mahdalena.
Besaran Bantuan dan Jadwal Pencairan
Program BLT-DD tahun ini dirancang berlangsung selama 12 bulan penuh. Setiap KPM yang terdaftar akan menerima bantuan rutin sebesar Rp300.000 per bulan, atau total akumulasi mencapai Rp3.600.000 hingga akhir Desember 2026.
Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mekanisme tunai langsung di kantor desa. Pemerintah desa memastikan jadwal pencairan akan diumumkan melalui perangkat desa dan papan informasi resmi, sehingga warga tidak perlu datang ke kantor desa di luar jadwal yang ditetapkan.
Prioritas Warga Paling Membutuhkan
Dengan keterbatasan kuota, pemerintah desa menegaskan bahwa proses penetapan KPM dilakukan melalui musyawarah desa dan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kriteria utama yang digunakan adalah status ekonomi warga, dengan prioritas diberikan kepada keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap, lansia terlantar, serta penyandang disabilitas yang tidak mampu.
Warga yang merasa memenuhi syarat namun belum masuk daftar penerima disarankan untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa setempat. Proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara transparan dan dapat dipertanyakan oleh warga melalui forum musyawarah desa.
Fokus Pembangunan Desa di Tengah Efisiensi
Selain mengalokasikan dana untuk bantuan sosial, pemerintah desa tetap menjalankan program pembangunan fisik. Namun, akibat pemangkasan anggaran, pembangunan tahun ini hanya difokuskan pada satu proyek prioritas, yakni pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) atau siring pasang di Dusun I dengan pagu anggaran Rp94.515.000.
Kepala Desa Mahdalena mengimbau seluruh warga untuk mengawal penggunaan anggaran desa dan melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pencairan BLT-DD tahap berikutnya dapat diperoleh langsung melalui kantor desa atau perangkat RT/RW setempat.
/data/photo/2026/05/15/6a06d97e8c25c.png)
