Sikka — Menteri PU (Pekerjaan Umum) Dody Hanggodo mengambil langkah cepat untuk memastikan kebutuhan air bersih warga terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), segera terpenuhi.
Upaya tersebut mencakup distribusi air darurat dan penyiapan sumber air tambahan bagi sekitar 7.000 warga di delapan desa.
Pulau Palue, yang terletak di bagian utara Pulau Flores, masuk dalam wilayah terdampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.
Bagi Dody Hanggodo, pemenuhan air bersih merupakan prioritas utama dalam penanganan warga pascabencana.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Menindaklanjuti arahan itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran melakukan peninjauan langsung ke Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026).
Bersama Bupati Sikka Juventus Kago, Dirjen SDA mengecek tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi serta memeriksa kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023.
Sumur bor tersebut menjadi salah satu sumber layanan air masyarakat dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik.
Untuk memenuhi kebutuhan air pascagempa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue.
Pasokan tambahan juga disiapkan melalui survei geolistrik yang dilakukan BBWS Nusa Tenggara II untuk memetakan potensi sumber air tanah.
Survei ini dijadikan dasar penentuan titik potensial pengembangan sumber air baru, sehingga pasokan tidak hanya bergantung pada sumber yang ada saat ini.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Lainnya
Selain air bersih, Kementerian PU mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT juga menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu akses masyarakat.
Kementerian PU turut memperhatikan Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa sebagai bagian dari pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Dengan langkah itu, penanganan Pulau Palue dilakukan bertahap, dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, dijadikan prioritas utama pascagempa.
