AMBON — Langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa merespons persoalan tapal batas dan ruang hidup masyarakat di kawasan Taman Nasional Manusela mendapat sambutan positif dari Raja Negeri Manusela, Marxion Eyale. Ia menilai respons cepat pemerintah daerah merupakan bentuk penghormatan terhadap aspirasi warga yang selama ini merasa terbatasi ruang geraknya.
"Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur yang dengan penuh perhatian telah membaca surat itu dan sudah menindaklanjutinya ke kementerian. Itu merupakan bentuk penghormatan bagi kami kepada Pak Gubernur dan seluruh pemangku kepentingan di Maluku," ujar Marxion dalam pertemuan dengan Juru Bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang, di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (21/8/2026).
Pertemuan yang turut dihadiri Kepala Urusan Pemerintahan Desa Manusela, John Latumutuany, itu menjadi ajang penyampaian keresahan warga yang tidak hanya menyangkut satu negeri, melainkan sejumlah negeri dan dusun di Kecamatan Seram Utara.
Akar Persoalan: Kekhawatiran Ruang Hidup Warga Kian Sempit
Marxion menjelaskan, tuntutan ini bukan lahir dari pemikiran para kepala pemerintah negeri semata. Aspirasi dihimpun langsung dari masyarakat melalui sejumlah pertemuan di tingkat kecamatan yang melibatkan pemerintah kecamatan, aparat keamanan, dan perwakilan warga.
"Tuntutan ini bukan dibuat berdasarkan pemikiran para kepala pemerintah negeri atau para raja, tetapi dimulai dari pertemuan dengan masyarakat dan dilengkapi berita acara mengenai apa yang menjadi keinginan masyarakat," jelasnya.
Ia menegaskan, ketakutan utama warga adalah semakin terbatasnya area untuk beraktivitas di wilayah yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Kejelasan tapal batas menjadi krusial agar masyarakat bisa menjalankan aktivitas ekonomi secara aman tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
"Ketakutan masyarakat adalah ketika ruang hidup mereka semakin terbatas, sementara mereka beraktivitas di wilayah yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Karena itu, kami terus mengawal proses ini agar ada ruang bagi masyarakat untuk berusaha dan hidup dengan baik," katanya.
Dokumen Resmi Disiapkan untuk Perkuat Koordinasi
Seluruh hasil kesepakatan di tingkat kecamatan akan dituangkan dalam dokumen resmi. Dokumen tersebut nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah, DPRD, hingga instansi terkait di pemerintah pusat sebagai dasar koordinasi dan mencari solusi bersama.
"Kami berjanji setelah kembali, kami akan menyampaikan seluruh dokumen yang telah kami sepakati bersama di kecamatan untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Harus ada koordinasi yang baik dan mari kita kawal bersama apa yang pemerintah lakukan untuk masyarakat," ungkap Marxion.
Dalam kesempatan itu, Marxion juga meluruskan penyebutan nama Raja Manusela pada komunikasi sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa Stepnat Amanukuany merupakan Ketua Adat yang diangkat berdasarkan keputusan kepala pemerintah negeri, sementara dirinya menjalankan tugas sebagai Raja Negeri Manusela. Meski demikian, ia menegaskan dukungannya terhadap perjuangan masyarakat adat di wilayah pegunungan.
Ajakan Jaga Kondusivitas demi Kemajuan Maluku
Marxion mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Seram dan Maluku, untuk menjaga suasana tetap kondusif. Menurutnya, setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan kerja sama, bukan konfrontasi.
"Mari kita lihat substansi yang baik. Kita berbicara tentang bagaimana hak-hak masyarakat yang terabaikan dapat diperhatikan. Mari kita bergandengan tangan membantu pemerintah agar persoalan ini dapat diatasi dan ruang hidup masyarakat bisa berjalan dengan baik untuk kemajuan Maluku ke depan," tegasnya.
Ia pun menyampaikan doa dan dukungan kepada Gubernur Maluku serta seluruh pemangku kepentingan agar proses penyelesaian persoalan ini berjalan lancar. "Saya percaya tidak ada pemerintah yang menginginkan sesuatu yang tidak baik bagi rakyatnya," pungkasnya.
