AMBON — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, meminta Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Maluku mengubah Konferwil IV menjadi ruang konsolidasi gagasan, bukan sekadar ajang memilih ketua baru. Ia mendorong seluruh kader organisasi perempuan NU itu untuk menjawab persoalan riil di tengah masyarakat, mulai dari gizi buruk hingga kemandirian ekonomi rumah tangga.
“Konferensi Wilayah bukan sekadar agenda organisasi untuk memilih dan menetapkan kepengurusan. Lebih dari itu, Konferensi Wilayah harus menjadi ruang konsolidasi gagasan, penguatan organisasi, evaluasi perjalanan, serta perumusan langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan umat, bangsa dan daerah,” kata Hendrik di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan program penanganan stunting, gerakan orang tua asuh, dan pemberdayaan UMKM. Menurut Hendrik, pemilihan tema tersebut merupakan keputusan strategis karena menyentuh kebutuhan dasar warga hingga tingkat akar rumput.
Stunting Bukan Soal Gizi, tapi Masa Depan SDM Maluku
Hendrik menegaskan stunting tidak bisa dipandang sebelah mata dan hanya diserahkan kepada dinas kesehatan. Ia menyebut persoalan ini menyangkut kualitas sumber daya manusia Maluku dalam dua dekade ke depan.
“Stunting bukan semata persoalan kesehatan. Ia adalah persoalan masa depan sumber daya manusia. Mengatasinya tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan gotong royong: pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, tokoh agama, hingga keluarga sebagai garda terdepan,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta pengurus Muslimat NU yang baru nantinya mampu menggerakkan kader di tingkat ranting untuk aktif memantau tumbuh kembang balita di posyandu. Peran organisasi perempuan dinilai krusial dalam memastikan tidak ada anak di Maluku yang tumbuh tanpa gizi cukup dan pendidikan layak.
UMKM Perempuan Maluku Didorong Tembus Pasar Digital
Di sektor ekonomi, Hendrik menyoroti potensi besar Maluku yang belum tergarap maksimal. Hasil laut, pertanian, perkebunan, kerajinan, hingga kuliner khas daerah dinilai mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarga jika dikelola dengan serius.
“UMKM, khususnya yang digerakkan oleh perempuan dan para ibu, harus kita dorong untuk naik kelas. Artinya: akses pembiayaan lebih mudah, pasar lebih luas, kualitas produk meningkat, dan pemanfaatan teknologi digital semakin masif,” tegas Hendrik.
Ia menggarisbawahi bahwa pengembangan usaha kecil tidak cukup berhenti pada produksi. Para pelaku UMKM binaan Muslimat NU nantinya perlu didampingi dalam urusan kemasan, legalitas produk, permodalan, hingga pemasaran digital agar produk mereka mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Saya berharap Muslimat NU dapat menjadi bagian dari gerakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan, pendampingan usaha, penguatan koperasi, pemanfaatan teknologi digital serta perluasan jejaring pemasaran,” kata Hendrik.
Pemprov Maluku Buka Ruang Kolaborasi dengan Ormas
Pemerintah Provinsi Maluku memastikan diri terbuka untuk bersinergi dengan organisasi kemasyarakatan. Hendrik menegaskan program pemberdayaan yang dijalankan Muslimat NU harus terukur dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan.
“Mari kita rapatkan barisan. Mari kita bangun kolaborasi untuk mewujudkan keluarga Maluku yang sehat, mandiri, produktif, dan sejahtera,” ajaknya.
Konferwil IV Muslimat NU Maluku ini turut dihadiri Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU Hj. Siti Aniroh Slamet Efendy, Wakil Ketua NU Maluku Dr. Abu Bakar Kabakoran, jajaran Forkopimda Maluku, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Maluku.
