Dirjen ESDM Jamin Stok BBM Subsidi di Sultra Aman, Tegaskan Distribusi untuk Nelayan dan Petani

MALUKU — Baubau menjadi titik pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah untuk membenahi penyaluran BBM bersubsidi di Sulawesi Tenggara. Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, memimpin diskusi yang difasilitasi Pertamina Patra Niaga di Fuel Terminal Baubau, Kamis malam. Fokus pembahasan adalah memastikan hak masyarakat atas BBM murah tidak terhambat oleh persoalan distribusi.

Menjamin Hak Nelayan dan Petani

"Jadi, sesuai arahan Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selain ketahanan stok yang kita miliki, kita juga harus menjamin stok tersebut bisa sampai ke masyarakat sesuai dengan harga dan ketentuan yang berlaku," kata Laode di Baubau, Kamis malam.

Pernyataan tersebut menegaskan dua prioritas utama pemerintah: ketersediaan stok dan ketepatan penyaluran. Pemerintah memusatkan perhatian pada dua hal itu agar kelompok penerima, khususnya nelayan dan petani, dapat membeli BBM tanpa kendala di lapangan.

Lima Daerah Hadir, Masing-Masing Punya Persoalan Berbeda

Rapat ini dihadiri langsung oleh lima kepala daerah, yaitu Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Bupati Muna Bachrun Labuta, Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Bupati Wakatobi Haliana, dan Bupati Buton Selatan Muhammad Adios.

Setiap daerah yang hadir datang dengan karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam penyaluran BBM subsidi. Para kepala daerah diberikan ruang untuk menyampaikan masukan langsung kepada pemerintah pusat, dan seluruh masukan tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi kebijakan distribusi.

Pertamina Bakal Roadshow ke Masing-Masing Daerah

Menurut Laode, setiap kepala daerah memiliki keunikan dan persoalan yang dialami di wilayahnya masing-masing. "Jadi tadi kita diskusi dan masing-masing kepala daerah sudah memberikan masukan-masukannya," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pertamina dijadwalkan melakukan pertemuan lanjutan atau roadshow dengan masing-masing kepala daerah. Khusus pembahasan itu akan diperdalam, terutama untuk menyelesaikan persoalan distribusi yang menyangkut kebutuhan nelayan dan petani. Langkah ini dilakukan agar penyelesaian masalah tidak bersifat umum, tetapi menyentuh akar persoalan di setiap wilayah.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran dan keluhan masyarakat terkait BBM subsidi di Sulawesi Tenggara dapat disampaikan melalui kanal resmi BPH Migas atau Pertamina Patra Niaga setempat.