Pemerintah Kota Ambon mengajukan Rancangan Perubahan APBD 2026 dengan pendapatan daerah Rp1,187 triliun, namun masih menyisakan defisit Rp4,16 miliar. Defisit itu berkurang Rp20,52 miliar dibanding APBD murni, tetapi pembiayaan daerah ikut turun Rp24,69 miliar sehingga keseimbangan anggaran belum terjaga.
AMBON — Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 dalam rapat bersama DPRD Kota Ambon, Senin. Pendapatan daerah dalam rancangan itu naik 5,44 persen dari APBD murni 2026 yang sebesar Rp1,126 triliun.
Kenaikan pendapatan tidak cukup menutup belanja. Pemkot menganggarkan belanja daerah Rp1,333 triliun, atau naik 3,15 persen dari APBD murni Rp1,292 triliun.
Rincian Pendapatan dan Belanja Daerah
Pendapatan Rp1,187 triliun dalam rancangan perubahan terdiri atas tiga sumber utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp249,96 miliar, pendapatan transfer Rp937,13 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp372,54 juta.
Dari sisi belanja, pos operasi menyerap porsi terbesar Rp1,158 triliun. Belanja modal dialokasikan Rp74,03 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp91,06 miliar.
Mengapa Defisit Masih Tersisa Rp4,16 Miliar
Bodewin menyebut defisit dalam rancangan perubahan sebenarnya sudah menyusut Rp20,52 miliar dibanding APBD murni 2026. Persoalannya, pembiayaan daerah turun lebih dalam, yakni Rp24,69 miliar.
Penurunan pembiayaan itu terutama berasal dari berkurangnya rencana penerimaan pinjaman daerah. Nilainya dipangkas dari Rp200 miliar menjadi Rp166,57 miliar.
"Perlu kami jelaskan bahwa Rancangan Perubahan Tahun 2026, antara pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah masih terdapat defisit sebesar Rp4.166.078.716," kata Bodewin dalam penyampaian rancangan tersebut.
Penajaman Prioritas dan Efisiensi Belanja Jadi Kunci
Untuk menutup selisih itu, Bodewin menyatakan pemerintah daerah akan menajamkan prioritas dan efisiensi belanja. Penelaahan kembali pendapatan juga dilakukan berdasarkan potensi dan kepastian sumber dana.
"Perlu dilakukan melalui penajaman prioritas dan efisiensi belanja, serta penelaahan kembali pendapatan berdasarkan potensi dan kepastian sumber dana," ujarnya.
Pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kota Ambon diarahkan agar seluruh defisit tertutup. Targetnya, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan menjadi nihil.
Pemkot Ambon menyatakan tetap memprioritaskan pelayanan dasar, belanja wajib, dan kewajiban daerah dalam pembahasan perubahan APBD 2026.
