AMBON — Rapat reviu yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku itu berlangsung di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku. Pesertanya kepala OPD pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari kabupaten/kota se-Maluku, instansi vertikal, serta pimpinan OPD terkait lingkup Pemkot Ambon.
Kegiatan mengusung tema "Penguatan Sinergi Kolaborasi Lintas Sektor dalam Optimalisasi Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Pencegahan dan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku". Turut hadir Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dan Asisten I Setda Provinsi Maluku.
Anggaran Belum Terserap Maksimal Jadi Sorotan
Abdullah Vanath menilai pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga belum sepenuhnya sesuai peruntukan. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan pengawasan terhadap perangkat daerah terkait agar pelaksanaan program berjalan efektif.
Menurut Wagub, penyampaian informasi soal pemanfaatan anggaran kepada para bupati bukan surat peringatan. Langkah itu disebutnya sebagai dorongan agar kepala daerah memberi perhatian dan pengawasan lebih terhadap program di wilayah masing-masing.
Stunting dan Kualitas Generasi Muda Jadi Prioritas
Pembangunan kependudukan dan keluarga disebut Vanath sebagai bagian penting strategi pembangunan daerah yang selaras dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Keterlibatan seluruh OPD, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dinilai diperlukan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan generasi muda.
"Semua pihak harus berpartisipasi dalam mendorong peningkatan kualitas generasi muda Maluku. Media juga diharapkan memberikan dukungan melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat," ujarnya.
Ia menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting membangun generasi yang sehat dan produktif. Upaya pencegahan dan penurunan stunting harus dijalankan terpadu lewat kolaborasi lintas sektor.
Reviu Jadi Ajang Evaluasi Kendala Program
Rapat reviu diharapkan menjadi momentum mengevaluasi pelaksanaan program dan mengidentifikasi kendala di lapangan. Koordinasi antarpemangku kepentingan juga perlu diperkuat agar anggaran dimanfaatkan optimal dan program kependudukan berjalan sesuai sasaran.
