JAKARTA — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meminta pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmatif agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengusaha lokal Maluku mendapat kesempatan terlibat aktif dalam rantai pengelolaan tambang emas Gunung Botak. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait tindak lanjut penataan dan pengelolaan kawasan tambang di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.
Menurut Lewerissa, skema pengelolaan apa pun yang nantinya diputuskan negara untuk Gunung Botak wajib melibatkan pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal. Ia menilai kekayaan sumber daya alam Maluku tidak seharusnya membuat warganya sendiri jadi penonton.
"Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif," tegas Lewerissa dalam rapat tersebut.
Tiga Langkah yang Diusulkan Gubernur Maluku
Lewerissa mengusulkan tiga langkah agar penataan Gunung Botak tidak hanya berorientasi pada penertiban kawasan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Usulan pertama menyangkut kemitraan permodalan.
- Apabila kemampuan permodalan BUMD belum mencukupi, perusahaan negara yang mendapat mandat mengelola tambang harus membuka kemitraan dengan pengusaha lokal Maluku.
- Pemerintah daerah perlu memperoleh ruang untuk mengoptimalkan kewenangannya dalam mendukung rekomendasi perizinan lingkungan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Diperlukan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang adil dan transparan agar daerah penghasil turut menikmati manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam.
Kawasan Sudah Disterilkan dari Penambangan Tanpa Izin
Rapat koordinasi digelar untuk menyinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Maluku pekan depan. Pertemuan itu juga membahas tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto dan Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan melaporkan kawasan tambang Gunung Botak telah disterilkan dari aktivitas penambangan tanpa izin. Aparat TNI dan Polri melakukan penyisiran, menutup akses masuk, serta mendirikan pos pengamanan untuk mencegah aktivitas pertambangan ilegal kembali berlangsung.
Kedua institusi menyatakan dukungan terhadap penataan kawasan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Langkah itu ditempuh guna meminimalkan potensi gejolak sosial di Kabupaten Buru.
Kawasan Harus Bersih dari Sisa Material Tambang Ilegal
Perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menekankan pentingnya memastikan kawasan tambang bersih dari sisa material dan peralatan penambangan ilegal. Rapat dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
Turut hadir Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, perwakilan Kementerian ESDM, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, TNI AU, dan PT Antam. Seluruh hasil pembahasan akan dibawa Wakil Menteri Pertahanan ke tingkat pimpinan untuk dilaporkan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap penataan Gunung Botak menghasilkan tata kelola pertambangan yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Harapan berikutnya, warga Kabupaten Buru bisa terlibat langsung dan memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam di daerahnya sendiri.