Pencarian

Prabowo Minta Bahlil Jamin 70 Persen Hasil Tambang Masuk Negara

Minggu, 15 November 2026 • 08:49:31 WIB
Prabowo Minta Bahlil Jamin 70 Persen Hasil Tambang Masuk Negara
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan terkait pengelolaan hasil tambang dalam acara Tanwir Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

MALUKU — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan minimal 70 persen hasil seluruh izin usaha pertambangan (IUP) masuk ke kas negara, Sabtu (14/11/2026). Instruksi disampaikan di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kebijakan ini menyasar pembagian keuntungan tambang yang selama ini dinilai terlalu besar dinikmati investor.

Kota Palu, Sulawesi Tengah menjadi lokasi penyampaian arahan tersebut. Prabowo menyebut instruksi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kendali negara atas kekayaan sumber daya alam. Ia juga membuka kemungkinan pemerintah mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang bila diperlukan, meski pintu investasi tetap terbuka.

Apa Isi Instruksi ke Menteri ESDM

Prabowo menegaskan, seluruh IUP yang beroperasi di Indonesia wajib memberikan porsi manfaat minimal 70 persen bagi negara. Angka itu ia sebut sebagai batas bawah, bukan target yang bisa ditawar.

"Saya kasih instruksi ke menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," kata Prabowo dalam acara tersebut.

Skema ini disebut sudah mulai diterapkan. Prabowo optimistis manfaatnya bisa terasa dalam beberapa bulan ke depan, tanpa merinci perusahaan atau komoditas mana yang lebih dulu terkena aturan.

Investor Tetap Boleh, Asal Modal Kembali

Pemerintah tidak menutup pintu bagi investor asing maupun domestik. Prabowo menjelaskan, pemodal tetap diperbolehkan menarik kembali modal yang ditanamkan. Namun setelah modal kembali, keuntungan dari kegiatan tambang harus mayoritas dinikmati bangsa Indonesia.

"Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia masukin modal, boleh investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan," ujar Prabowo.

Pernyataan soal pengambilalihan saham menjadi sinyal bahwa negara ingin memegang kendali lebih besar di sektor yang selama ini jadi tulang punggung ekspor. Di sisi lain, jaminan pengembalian modal dipakai untuk menjaga iklim investasi tetap menarik.

Pijakan Pasal 33 UUD 1945

Kebijakan ini merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu mengatur bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya juga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai kebersamaan tadi berdasarkan atas asas kekeluargaan," kata Prabowo.

Ia menekankan, penguasaan negara atas sumber daya alam harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar penambahan penerimaan negara.

Ekspor Wajib Satu Pintu agar Negara Tak Dibohongi

Selain soal bagi hasil, Prabowo menyoroti pengawasan ekspor. Seluruh aktivitas ekspor komoditas diminta melewati satu pintu, yakni lembaga yang ditunjuk pemerintah. Tujuannya memastikan data volume barang yang dikirim ke luar negeri akurat.

Pemerintah ingin mencegah manipulasi laporan volume ekspor yang berpotensi merugikan negara. Prabowo memberi contoh sederhana: perusahaan yang mengirim 100 ton komoditas wajib melaporkan jumlah yang sama, bukan sebagian.

"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya, laporan 100 ton jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton," pungkasnya.

Bagi pelaku usaha tambang, arahan ini menandai era baru hubungan negara dengan pemegang IUP: modal tetap dihargai, tetapi pembagian keuntungan akan diawasi lebih ketat. Bagi daerah penghasil, besarnya porsi negara berpotensi memperbesar ruang fiskal untuk program kesejahteraan, tergantung bagaimana skema 70 persen itu nanti dijabarkan dalam aturan turunan.

Follow maluku24.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: liputan6.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks