AMBON — Perguruan tinggi di Maluku kini dituntut tidak hanya menjadi menara gading akademik, tetapi juga motor penggerak kolaborasi yang menghubungkan akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini mengemuka dalam forum bedah buku bertajuk "Pengelolaan Politik Identitas Tanimbar" yang berlangsung di Aula FISIP Unpatti, Ambon, Selasa (5/5/2026).
Wakil Dekan III FISIP Unpatti, Mike J. Rolobessy, menyatakan bahwa transformasi kampus menjadi pusat kolaborasi sangat krusial. Menurutnya, sinergi lintas sektor melalui forum ilmiah seperti seminar dan diskusi publik harus mampu melahirkan solusi nyata bagi persoalan di daerah.
Mengapa Politik Identitas Tanimbar Jadi Isu Strategis?
Pemilihan tema politik identitas dalam bedah buku yang diinisiasi BEM FISIP ini dinilai sebagai langkah tepat. Isu tersebut dianggap sebagai tema strategis yang memerlukan pendekatan multidisipliner agar tidak sekadar menjadi wacana di ruang kelas.
Rolobessy menilai, forum akademik memiliki tanggung jawab besar untuk menyaring gagasan yang kemudian dikonversi menjadi rekomendasi kebijakan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang berbasis data dan kajian ilmiah.
“Kampus harus bertransformasi menjadi pusat kolaborasi yang mampu mengintegrasikan gagasan akademik dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Di sinilah pentingnya membangun kemitraan yang berkelanjutan,” ujar Mike J. Rolobessy di hadapan peserta diskusi.
Membangun Budaya Akademik Melalui Kemitraan Berkelanjutan
Selain sebagai ruang pertukaran ide, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya dekanat dalam memperkuat budaya akademik di lingkungan hijau kampus Unpatti. Penguatan ini dilakukan dengan mendorong mahasiswa dan dosen untuk lebih aktif terlibat dalam isu-isu sosial-politik terkini di Maluku.
Fokus utama dari gerakan ini adalah memastikan setiap diskusi ilmiah memiliki luaran (output) yang aplikatif. Dengan melibatkan berbagai sektor, FISIP Unpatti berupaya memastikan bahwa hasil penelitian dan diskusi kampus tidak berhenti di perpustakaan, melainkan sampai ke meja pengambil kebijakan.
Kemitraan yang berkelanjutan antara universitas dan pemerintah daerah diharapkan dapat meminimalisir gap antara teori akademik dengan implementasi di lapangan. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi FISIP Unpatti sebagai mitra strategis pembangunan di Provinsi Maluku.
