Pemprov Maluku Kembangkan Fitur Spasial di Platform Lawamena Satu Data untuk Kebijakan Berbasis Peta

AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) menggelar diskusi pengembangan fitur data spasial dan quality control di Zest Hotel Ambon, Minggu (11/5/2026). Kegiatan ini menjadi respons atas tantangan pembangunan di daerah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis unik.

Data Spasial: Peta Sebaran Layanan Publik Real-Time

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si, menegaskan bahwa data kini menjadi aset strategis dalam transformasi digital pemerintahan. Menurutnya, fitur spasial akan memberikan gambaran pembangunan berbasis kewilayahan secara visual.

“Pimpinan daerah dapat melihat sebaran program, kondisi wilayah, serta ketersediaan layanan publik secara visual dan real-time,” ujarnya.

Kenapa Wilayah Kepulauan Butuh Pendekatan Data Berbeda?

Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu, menyoroti pentingnya data akurat untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat di pulau-pulau kecil. Ia mencontohkan fasilitas pendidikan di Maluku memiliki rasio layanan yang jauh berbeda dengan Pulau Jawa.

“Data spasial yang akurat akan membantu mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada karakteristik khusus Maluku,” jelasnya.

Kendali Mutu: Filter Sebelum Data Masuk Dashboard Eksekutif

Titus menambahkan, penerapan quality control menjadi tahapan krusial untuk memastikan validitas, konsistensi, kelengkapan, dan keterbaruan data sebelum ditampilkan di portal maupun dashboard eksekutif. Gubernur Maluku disebut memiliki ketertarikan untuk memanfaatkan aplikasi ini secara langsung dalam memantau sebaran layanan publik.

Sinergi Lintas Sektor untuk Evidence-Based Policy

Forum ini menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan SKALA. Pemerintah Provinsi Maluku berharap pengembangan “Lawamena Satu Data” menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan berbasis bukti, sekaligus mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku.