AMBON — Julius Rutasouw menyoroti kesenjangan antara laporan kuota yang dinyatakan normal dan kenyataan di lapangan, tempat warga SBB masih sulit memperoleh minyak tanah bersubsidi. Ia meminta pemerintah daerah, Pertamina, agen, dan pangkalan mengevaluasi seluruh rantai distribusi untuk mengetahui penyebab kelangkaan.
Menurut Rutasouw, kelangkaan terjadi di Kota Piru dan sejumlah wilayah lain di SBB. Ia menilai persoalan tidak selesai hanya dengan memastikan jumlah pasokan tersedia sesuai kuota.
Kuota Normal, tapi Warga Tetap Sulit Dapat Minyak Tanah
Rutasouw menyatakan normalisasi kuota belum cukup menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi apabila penyaluran di lapangan masih mengalami kendala. Pengawasan harus memastikan minyak tanah benar-benar disalurkan sesuai peruntukannya dan dapat dijangkau warga yang membutuhkan.
"Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan pihak terkait. Sebab, ketika kuota dinyatakan normal tetapi masyarakat tetap mengalami kelangkaan, maka efektivitas penyaluran minyak tanah perlu dipertanyakan. Kelangkaan terjadi di Kota Piru dan sejumlah wilayah lainnya," tegas Rutasouw saat dihubungi dari Ambon, Sabtu (24/10/2026).
Empat Pihak Diminta Evaluasi Rantai Distribusi
Anggota DPRD Provinsi Maluku itu menyebut pemerintah daerah, Pertamina, agen, dan pangkalan sebagai pihak yang perlu duduk bersama menelusuri rantai distribusi. Evaluasi dimaksudkan untuk memetakan di titik mana penyaluran tersendat, mulai dari agen hingga pangkalan terakhir yang melayani warga.
Rutasouw menekankan pengawasan bukan sekadar soal ketersediaan stok sesuai kuota. Pengawasan juga harus memastikan minyak tanah sampai ke konsumen yang berhak, bukan dialihkan ke pengguna lain.
Kelangkaan Berulang di Kota Piru
Keluhan warga di Kota Piru dan sejumlah wilayah SBB menjadi dasar sorotan Rutasouw. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan pihak terkait, mengingat minyak tanah bersubsidi masih menjadi kebutuhan harian sebagian rumah tangga.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah SBB, Pertamina, maupun agen penyalur mengenai penyebab kelangkaan di lapangan. Rutasouw meminta evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak berulang.
