Pemprov Maluku Gandeng Kontraktor Migas untuk Pelatihan Bersertifikasi Internasional di BPVP, Target Tekan TPT 5,80 Persen

AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku tidak lagi hanya mengandalkan kurikulum standar dalam pelatihan vokasi. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Maluku, M. Rizal Latuconsina, mengungkapkan bahwa pihaknya kini menjalin kerja sama dengan kontraktor migas yang memiliki lisensi pelatihan internasional.

“Kami menjalin kerja sama dengan pihak ketiga seperti kontraktor migas yang juga memiliki sertifikasi pelatihan internasional, sehingga kualitas tenaga kerja kita bisa memenuhi kebutuhan industri,” kata Rizal di Ambon, Selasa.

Mengapa Sertifikasi Internasional Jadi Prioritas?

Selama ini, persoalan klasik yang membayangi pasar tenaga kerja Maluku adalah ketidakcocokan antara kompetensi yang diajarkan dengan permintaan industri. Rizal mengakui bahwa masalah link and match masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Masalah lainnya adalah kurangnya link and match bahwa tenaga kerja yang kita didik ternyata tidak berbanding lurus dengan kebutuhan pasar kerja. Karena itu gubernur mengarahkan agar diciptakan suatu ekosistem ketenagakerjaan yang baik di Maluku,” ujarnya.

TPT Turun 0,15 Persen, Indikator Perbaikan Mulai Terlihat

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku menunjukkan tren positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,80 persen, lebih rendah 0,15 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Pattiwaellapia, menyebut penurunan ini sebagai sinyal membaiknya penyerapan tenaga kerja di daerah. Meski tipis, angka ini menjadi indikator awal bahwa kebijakan pelatihan vokasi mulai berdampak.

Gubernur Dorong Ekosistem Baru: Dari Pelatihan ke Industri

Pemprov Maluku tidak hanya berhenti pada pelatihan teknis. Rizal menegaskan bahwa arahan gubernur adalah menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang utuh, mulai dari pelatihan berbasis kompetensi hingga penempatan kerja.

“Pemerintah Provinsi Maluku dalam berbagai kegiatan berfokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi. Ini penting untuk mengoptimalkan potensi para pencari kerja sehingga ikut meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah,” katanya.

BPVP sendiri merupakan lembaga pelatihan yang didanai APBN. Rizal mengajak generasi muda Maluku untuk memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal karena program ini dirancang untuk mencetak tenaga kerja siap pakai, bukan sekadar peserta pelatihan biasa.