AMBON — Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Maluku tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Lewat Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau Wilayah Maluku Tahun 2026, Polda Maluku menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga masyarakat, hingga media.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi mengatakan, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. "Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi, tetapi membutuhkan kolaborasi bersama," kata Rositah di Ambon, Jumat (12/6/2026).
Polri Tak Hanya Tegakkan Hukum, Tapi Juga Cegah
Rositah menambahkan, kehadiran Polri dalam forum ini bukan semata untuk penegakan hukum. Polda Maluku mendorong penguatan pelayanan dan penanganan kasus kekerasan melalui unit khusus perlindungan perempuan dan anak (PPA).
"Kehadiran Polri bukan hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga bagaimana membangun upaya pencegahan, edukasi, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di Maluku," ujarnya.
Wamen PPPA: Persatuan Kunci Hadapi Kekerasan
Forum yang dibuka Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Veronica Tan ini dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Ketua TP PKK Provinsi Maluku Maya Baby Lewerissa, serta Komisioner Komnas Perempuan dan Anak. Veronica Tan mengajak seluruh perempuan Maluku menjadi bagian dari perubahan.
"Ketika kita bersatu maka kita bisa maju dan berkembang. Persatuan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak," ujar Veronica Tan dalam sambutannya.
Ia mengapresiasi langkah Kepolisian yang memperkuat struktur dan fungsi pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.
Gubernur Maluku: Butuh Kerja Sama Semua Pihak
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menilai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesenjangan pendidikan, kesehatan, serta tantangan sosial lainnya membutuhkan perhatian bersama. "Kita membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, maupun seluruh komponen masyarakat untuk memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak," kata Hendrik.
Dalam forum tersebut, Rositah didampingi Kanit 1 Subdit IV PPA Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku AKP Lilian J. Siwabessy. Turut hadir jajaran pemerintah daerah, perwakilan instansi terkait, jurnalis perempuan Maluku, serta pimpinan organisasi dan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.
Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau Wilayah Maluku diharapkan menjadi momentum untuk melahirkan langkah konkret dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak di provinsi kepulauan tersebut.
