AMBON — Kepala Inspektorat Kota Ambon Selly S.P. Kalahatu menyatakan SI-BAILEO dirancang mengubah pola pengawasan yang sebelumnya berorientasi pada penanganan persoalan setelah terjadi menjadi pendekatan preventif. Singkatan itu merujuk pada Sinergitas Informasi Balai Audit, Monitoring, dan Evaluasi Online.
"SI-BAILEO merupakan inovasi pengawasan yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah," kata Selly di Ambon, Rabu (4/11).
Tiga Tahap Pengembangan Sistem
Pengembangan SI-BAILEO dijadwalkan berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama membangun sistem peringatan dini di lingkungan Inspektorat dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Tahap kedua memperluas penerapan sekaligus mengintegrasikan data seluruh perangkat daerah. Tahap ketiga mengembangkan sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Melalui sistem itu, pemantauan, monitoring, dan evaluasi program maupun kegiatan perangkat daerah diharapkan berlangsung lebih efektif serta terdokumentasi secara sistematis.
Target: Cegah KKN dan Jaga Kualitas Keuangan Daerah
Penerapan SI-BAILEO diarahkan memperkuat pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Inspektorat juga menargetkan sistem itu menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Bagi pimpinan daerah dan OPD, SI-BAILEO disiapkan menjadi sumber informasi untuk evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terkini.
Nama Diambil dari Rumah Adat Maluku
Istilah baileo dipilih karena merujuk rumah adat Maluku yang menjadi tempat masyarakat berkumpul dan bermusyawarah. Nama itu digambarkan mewakili kolaborasi, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab bersama dalam tata kelola pemerintahan.
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mendukung penerapan sistem tersebut untuk mempercepat pemantauan dan evaluasi. Dukungan itu juga diarahkan pada peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.