TIDORE — Ribuan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, kini berada dalam situasi tidak menentu. Mereka terancam dirumahkan karena Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan menyatakan tidak memiliki cukup anggaran untuk membayar gaji mereka. Aksi demonstrasi pun sempat mewarnai kota tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dinilai mengancam nasib ribuan keluarga.
Desakan DPR ke Kemendagri: Cari Solusi Bukan Merumahkan
Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal angkat bicara. Ia meminta Kemendagri untuk segera berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah, tidak hanya di Tidore, agar tidak mengambil langkah merumahkan PPPK dengan alasan kemampuan anggaran yang terbatas.
"Kemendagri harus menyampaikan ke setiap pemerintah daerah agar tidak merumahkan P3K karena kemampuan anggaran daerah kurang," tegas Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Berapa Lama Waktu Tunggu yang Dibutuhkan?
Cucun mendesak agar ada kejelasan waktu yang pasti bagi para PPPK yang terdampak. Ia meminta pemerintah daerah menyampaikan secara transparan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga ada kepastian status bagi mereka.
"Sampaikan butuh waktu berapa lama sampai ada kepastian mereka, juga nanti kalau misalkan P3K-nya ini paruh waktu, atau tadi P3K-nya yang sudah penuh waktu ada tunjangan kinerjanya harus dibebankan nanti di daerah, sampaikan oleh Kemendagri," ujar Cucun.
Skema DAU dan Nasib Guru Paruh Waktu
Politisi tersebut juga menyoroti skema Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi sumber penerimaan daerah untuk menggaji para PPPK, khususnya guru. Ia menilai pemerintah pusat perlu mengecek ulang alokasi DAU agar kebutuhan daerah dapat terfasilitasi dengan baik.
Selain itu, Cucun secara khusus menyoroti nasib guru PPPK paruh waktu yang hingga kini masih menunggu kejelasan status. Mereka, menurutnya, sudah menunggu terlalu lama dan butuh kepastian sebelum bulan September mendatang.
"Ada juga P3K yang paruh waktu. Paruh waktu ini tadi menyampaikan aspirasi mereka. Ini kan sampai September, minta kejelasan seperti apa. Emang harus segera disikapi," kata dia.
Aksi Protes di Tidore: Warga Tak Rela Dirumahkan
Sebelumnya, ribuan PPPK di Kota Tidore Kepulauan menggelar aksi demonstrasi. Mereka menolak keras rencana pemkot yang akan merumahkan mereka akibat kebijakan efisiensi anggaran. Para tenaga pendidik ini khawatir kehilangan satu-satunya sumber penghasilan yang selama ini menjadi penopang hidup keluarga mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari Pemkot Tidore Kepulauan mengenai kelanjutan status ribuan PPPK tersebut. DPR RI berharap Kemendagri dapat segera memfasilitasi pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi permanen.
