AMBON — Sebanyak 409 satuan kerja (satker) dan seluruh pemerintah daerah di Maluku menjadi peserta Forum Konsultasi Publik 2026 yang digelar Kanwil DJPb Maluku. Kepala Kanwil, Anang Rahmawan, dalam keynote speech-nya menekankan bahwa kolaborasi APBN dan APBD menjadi kunci utama mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan ini.
“Layanan perbendaharaan harus cepat, sesuai prosedur, didukung SDM berkualitas, dan berbasis teknologi digital melalui SAKTI serta SPAN,” ujar Anang di hadapan para pejabat pemda dan satker.
KPPN Ambon: 19 Pegawai Kelola Dana Rp 10,3 Triliun
Salah satu data yang mencuri perhatian adalah capaian KPPN Ambon. Dengan hanya 19 pegawai, kantor ini mengelola dana APBN senilai Rp 10,3 triliun. Kepala KPPN Ambon, Aryo Budiwidarto, memaparkan bahwa pihaknya berhasil menyelesaikan pencairan SP2D dalam waktu 10 menit 2 detik.
“Rata-rata nasional berada di angka 15 menit 40 detik. Ini bukti bahwa keterbatasan SDM tidak menghalangi akuntabilitas dan kecepatan layanan,” kata Aryo.
Skor kepuasan masyarakat terhadap KPPN Ambon mencapai 4,98 dari 5. Indeks persepsi antikorupsi menyentuh angka 4,99. Inovasi layanan konsultasi jarak jauh (MST) turut memperkuat capaian tersebut.
Belanja Pemerintah Dorong 30% PDRB Maluku
Kepala Bidang PPA 2, Heru Cahyadi, memaparkan data makro yang jarang tersorot. Kontribusi belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku mencapai 30 persen. Angka ini hampir dua kali lipat rata-rata nasional yang hanya 16,9 persen.
Bidang PPA 2 juga memonitoring proyek strategis nasional di Maluku, seperti pengembangan Blok Masela, pembangunan bendungan Wayapu, dan Maluku Integrated Port. Simulasi perlindungan sosial yang dilakukan menunjukkan cakupan bantuan mencapai 45 persen dari total pengeluaran keluarga miskin.
IKPA Maluku Peringkat 1 di Indonesia Timur
Kepala Bidang PPA 1, Nanang Trimanta, melaporkan pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Maluku yang naik ke peringkat 14 nasional dan posisi pertama di kawasan Indonesia Timur. Kepuasan layanan di bidang ini mencapai 4,86 dari 5.
Empat inovasi diimplementasikan untuk menjaga tren positif: Satker Prominent yang fokus pada satker berdampak besar, Fantastic Four untuk koordinasi strategis, OPPA untuk optimasi tim, dan konsultasi jarak jauh. Kualitas pengawalan anggaran Kanwil DJPb Maluku juga diakui secara nasional dengan raihan peringkat 3 untuk Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester II Tahun 2025.
8 Pemda Raih WTP, Rekonsiliasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Kepala Bidang PAPK, Dedy Hermawan, membeberkan tiga masalah utama pembinaan akuntansi terhadap 409 satker: penyelesaian rekonsiliasi yang terlambat, anomali data, dan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang masih terbatas. Meski demikian, delapan pemerintah daerah di Maluku berhasil meraih opini WTP pada tahun 2025.
Untuk memperbaiki kualitas pertanggungjawaban APBN, PAPK mengimplementasikan penguatan komitmen pimpinan, optimalisasi sistem informasi akuntansi, dan revitalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Penghargaan untuk Satker dan Pemda
Forum ini juga menjadi ajang pemberian penghargaan kepada satker dan pemda dengan kinerja terbaik. Kategori yang diberikan meliputi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik, Koordinator Wilayah Terbaik, Pengguna KKP Terbaik, Penyaluran DAK Fisik, Penyaluran Dana Desa, hingga Satker Tercepat dalam Penyampaian Rekonsiliasi dan LPJ Bendahara.
Anang Rahmawan menegaskan pihaknya menerapkan zero tolerance terhadap gratifikasi dan korupsi. “Kami buka ruang kritik dan masukan. Semua layanan gratis, tidak ada biaya sepeser pun,” tutupnya.
