AMBON — Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 berlangsung di Ambon, Rabu (26/8/2026). Enam fraksi DPRD Maluku—PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, PKB, Hanura, dan Nurani Pembangunan—menyerahkan catatan tertulis atas pelaksanaan anggaran tahun lalu.
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan seluruh catatan fraksi harus menjadi bahan evaluasi bersama. Ia meminta pelaksanaan APBD dibedah secara objektif, terukur, dan berbasis data akurat.
"Ini sebagai komitmen kita untuk mempertegas bahwa menghadirkan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu pilihan yang penting dan strategis," ujarnya dalam rapat tersebut.
Sektor yang Mendapat Sorotan Fraksi
Watubun menyebut sejumlah sektor perlu mendapat perhatian serius dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur dinilai harus menjadi prioritas ke depan.
"Ke depan kita akan memperhatikan perbaikan-perbaikan, teristimewa di bidang pendidikan, kesehatan dan layanan publik yang lain, termasuk infrastruktur," tegasnya.
Catatan Bukan Sekadar Kritik ke Pemprov
Ia menekankan bahwa saran dan masukan yang disampaikan DPRD bukan semata-mata kritik terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, catatan tersebut merupakan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih efektif.
Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan menerima seluruh catatan fraksi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada pelaksanaan anggaran berikutnya. Watubun menambahkan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar setiap kebijakan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Setiap Rupiah Anggaran Harus Terukur Manfaatnya
Evaluasi APBD tidak boleh berhenti pada aspek administratif dan angka-angka semata. Setiap rupiah anggaran harus dapat diukur manfaatnya serta diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Maluku.
Pembahasan pertanggungjawaban APBD ini diharapkan menjadi momentum memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas belanja daerah. Sekaligus memastikan pembangunan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
