AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2025 melampaui target awal. Dari target 3.000 debitur, penyaluran KUR mencapai Rp1,02 triliun yang dinikmati 21.840 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Skema Kredit Bersubsidi untuk Lawan Rentenir
Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath mendorong pemerintah kabupaten dan kota mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi. Skema ini dinilai efektif menekan ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir yang memberatkan.
"Ke depan kami berkomitmen memperluas akses keuangan masyarakat melalui kolaborasi bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata," kata Vanath di Ambon, Selasa.
Kabupaten Maluku Tengah disebut telah menerapkan skema tersebut. Rencananya, program serupa akan dikembangkan di Kota Tual untuk menyediakan pembiayaan produktif dengan bunga terjangkau bagi pelaku usaha mikro.
Kampung Nelayan Merah Putih Jadi Pilot Project
Salah satu inovasi yang akan dikembangkan adalah ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini merupakan kerja sama TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga jasa keuangan.
Tujuannya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Akses pembiayaan yang lebih mudah dan layanan keuangan yang lebih dekat menjadi sasaran utama.
Vanath menambahkan, perluasan akses keuangan menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
Indikator Inklusi Keuangan Meningkat Sepanjang 2025
Selain penyaluran KUR, TPAKD Maluku mencatat peningkatan sejumlah indikator inklusi keuangan sepanjang 2025. Program business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan, pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), serta peningkatan rekening inklusi keuangan menjadi beberapa capaian.
Program lainnya mencakup pengembangan ekosistem keuangan berbasis komoditas pala, perluasan kepesertaan jaminan sosial pekerja rentan, serta penambahan Agen Laku Pandai yang melampaui target.
"Kami juga akan terus mendorong agar penyaluran kredit lebih banyak menyasar pelaku usaha mikro dan super mikro sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh akses pembiayaan produktif dan terhindar dari praktik rentenir," ujar Vanath.
Sinergi Pemda-OJK-BI Jadi Fondasi Ekonomi Berkelanjutan
Vanath menekankan sinergi pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam memperluas layanan keuangan hingga wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Pemerintah Provinsi Maluku akan terus memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan akses keuangan yang lebih inklusif sebagai fondasi membangun ekonomi daerah yang berkelanjutan sekaligus mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
